HALO SEMARANG – Anggota DPRD Jateng, Agung Budi Margono yang baru saja dilantik sebagai Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jateng menyatakan siap membantu mendorong penguatan ekosistem dan jaringan ekonomi syariah Jawa Tengah. Hal ini di ungkapkan setelah dirinya dilantik sebagai Kepala Badan Ekonomi Syariah Kadin Jawa Tengah priode 2022-2027, pekan lalu. Sebagaimana di Kadin Pusat, penguatan ini penting dilakukan untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Jawa Tengah.
Sebagaimana diketahui, bahwa data menunjukkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat menjanjikan, termasuk di Jawa Tengah. Dari sektor perbankkan misalnya, meski ada Pandemi Covid-19 pangsa aset Perbankkan Syariah juga naik dari 7,38 persen di tahun 2019 menjadi 7,58 persen pada tahun 2020.
Di luar itu, berdasarkan informasi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah potensial dalam pengembangan ekonomi syariah dengan pangsa pasar 14 persen. Bahkan Jateg termasuk provinsi dengan jumlah pesantren terbesar di Indonesia. Potensi ini bila digarap serius, juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, sekaligus akselerasi pemulihan ekonomi, baik skala Jawa Tengah maupun Nasional.
“Dukungan dari pemerintah provinsi maupun BUMD, termasuk yang bergerak di sektor pariwisata, penting dilakukan. Hal ini utamanya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Fasilitasi pengembangan dan penguatan UMKM khususnya sektor makanan dan fashion yang pada masa pandemi masih dapat tumbuh menjadi bukti. Dukungan tersebut misalkan dalam penguatan modal dan fasilitasi sertifikasi halal bagi usaha skala mikro yang baru tumbuh,” tutur Anggota Komisi C, DPRD Jateng yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut.
“Sementara dari penguatan jaringan pesantren dalam bentuk ekotren, juga sangat penting menjadi fokus dukungan Kadin Jateng, karena ini juga menjadi fokus Pemprov Jawa Tengah. Terlebih baru saja, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan Rancangan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah. Di mana salah satu muatannya mengatur terkait dengan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Saat ini memang mulai banyak produk hasil karya UMKM pesantren yang tentu perlu diperkuat jejaring permodalan dan pemasarannya,” ucap Agung BM.
“Selain dari peluang, tantangan juga cukup besar terkait pengembangan ekonomi syariah. Mengingat, masih sangat identik perkembangan dilihat dari tumbuhnya Perbankkan Syariah, padahal masih banyak sektor lain yang dapat dikembangkan,” imbuhnya.
Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, Agung BM menyatakan bahwa dirinya siap menjembatani, sebagai bagian pengurus Kadin Jawa Tengah yang mulai periode kepengurusan ini mempunyai Badan Ekonomi Syariah. Harapannya apa yang sudah tumbuh dan berkembangan semakin kuat dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Kadin. Agenda penguatan ini akan dimulai dari penguatan jejaring yang dilakukan dengan membangun komunikasi dan sinergi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jawa Tengah, sebagaimana yang sudah diinisiasi di Kadin Pusat.
“Selanjutnya mendorong akomodasi fasilitasi bagi pelaku usaha, terutama UMKM dalam pengembangan usahanya seperti fasilitasi sertifikasi halal serta pemberian insentif dan kemudahan berusaha di Provinsi Jawa Tengah, untuk sektor ekonomi syariah juga harus masuk dan diakomodasi dalam rencana Badan Ekonomi Syariah Kadin Jateng kedepan,” pungkasnya.(HS)
