HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang berharap pembangunan di Kota Semarang dapat merata di semua wilayah, terutama dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Baik, dari segi pembangunan fisik dan non fisik seperti sarana infastruktur, sektor pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono saat menjadi nara sumber Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang bertajuk Menentukan Arah Kebijakan Publik Pemerintah Kota Semarang yang bertempat di Hotel Metro Park View Kotalama Semarang, Selasa (9/9/2025).
Suharsono menjelaskan, bahwa dalam perencanaan pembangunan kota di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memprioritaskan pelayanan publik dan secara merata dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Setiap kelurahan minimal diberikan anggaran sebesar Rp 1 miliar. Hal ini menjadi komitmen Dewan agar merata dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di 177 kelurahan.
“Jika memang dirasa masih ada yang belum mendapatkan pembangunan yang merata, tentunya melalui penyerapan aspirasi ke warga, kami sampaikan ke dinas terkait menyampaikan keluhan masyarakat. Sehingga pembangunan tidak jenuh di pusat kota,”paparnya.
“Karena sekarang justru pusat keramaian berkembang di luar pusat kota, seperti Mijen dan Gunungpati dengan keberadaan sirkuit dan terminal yang dapat meraih prestasi tingkat nasional. Berkembangnya wilayah pinggiran nantinya juga akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” lanjutnya.
Suharsono menambahkan, kebijakan pemerintah Kota Semarang juga berupaya menjadi pusat ekonomi maju, dan memberikan kemudahan investor untuk masuk berinvestasi. Kemudian, kebijakan yang populis juga direalisasikan, yakni ikut meringankan beban masyarakat seperti menggelontorkan dana bantuan operasional untuk setiap RT sebesar Rp 25 juta per tahun.
“Ini tentu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bisa membuat guyub dengan berbagai kegiatan warga maupun untuk program “Semarang Bersih” yang cukup dirasakan serta membantu pengurangi beban iuran di masyarakat dalam penanganan sampah,” katanya.
Pj Sekda Kota Semarang, Budi Prakosa mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Semarang berupaya membuat perencanaan pembangunan kota dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga kebijakan tidak hanya dari atas atau top down, namun juga pelibatan dari bawah. “Kalau semuanya bersinergi, pembangunan akan berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” katanya.
Seperti, kebijakan yang dilaksanakan untuk mendorong penanganan problem sampah di masyarakat dengan memberikan bantuan operasional tiap RT sebesar Rp 25 juta per tahun dan juga tiap RW Rp 3 juta per tahun.
“Kita tahu masalah sampah menjadi tantangan semua kota besar. Kami mencoba selesaikan sampah dari hulunya, yakni rumah tangga. Diharapkan adanya bantuan tersebut mampu menggerakan masyarakat atasi sampah. Jenis sampah yang organik dimanfaatkan untuk budi daya maggot, maupun sampah lainnya yang bisa didaur ulang jadi bernilai ekonomi sebelum masuk ke TPS,” paparnya.
Sementara, Pengajar Doktor Administrasi Publik Undip, Prof Hardi Warsono menjelaskan, bahwa sebuah program atau kebijakan yang dibuat seharusnya
ditopang sistem perencanaan yang kuat dan terintegrasi. Sebab, pelayanan publik harus tetap selalu tersedia bagi warga.
“Kendalanya sementara masih ada pada konsistensi layanan harian, sampah, banjir, dan rob setiap kali musim hujan. Kemudian pembenahan sanitasi lingkungan. Masih dikeluhkan warga setiap kali hujan terjadi banjir, rob, dan belum meratanya terkait pengelolaan sampah dan perluasan UMKM. Selain juga terkait pengadaan proyek stategis secara terbuka yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik,” pungkasnya.(HS)
