in

Desak Pengelolaan Hutan Berbasis Lingkungan, Anggota DPR RI Ini Ingatkan Potensi Konflik PAD dan PNBP

Anggota Komisi IV DPR RI Sadarestuwati. (Foto : dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Anggota Komisi IV DPR RI Sadarestuwati mengapresiasi langkah Perhutani, yang melakukan terobosan dengan membangun fasilitas pariwisata dan agroforest di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi peluang untuk mengoptimalkan kawasan hutan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun, dia juga menyoroti adanya keresahan pemerintah daerah, yang dituntut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara Perhutani juga dibebani target peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Situasi ini semakin kompleks, setelah terbitnya surat edaran Kementerian Kehutanan, yang meminta agar kegiatan usaha di kawasan hutan tidak dipungut pajak.

“Jangan sampai ini menjadi bottleneck dan bom waktu antara pemerintah daerah dan kementerian,” kata Sadarestuwati, usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI, di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan ini pun mendorong adanya pertemuan antara Kementerian Kehutanan, Perhutani, dan kepala daerah untuk mencari formula pengelolaan kawasan hutan yang adil dan saling menguntungkan.

Menurutnya, pengelolaan hutan harus memberikan keuntungan bagi Perhutani sekaligus tetap memberi kontribusi nyata bagi pemasukan daerah.

Selain aspek ekonomi, Sadarestuwati menegaskan pentingnya kewajiban reboisasi yang berkelanjutan.

Ia mengungkapkan bahwa tutupan hutan di Pulau Jawa kini hanya tersisa sekitar 19 persen.

Jika kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan akan memicu degradasi lingkungan, banjir, dan kerusakan ekosistem yang lebih luas.

Dalam setiap kegiatan usaha di kawasan hutan, Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini juga mengingatkan agar aspek lingkungan tetap menjadi prioritas utama.

“Keuntungan bukan hanya soal materi, tetapi keselamatan masyarakat adalah yang paling besar,” ujarnya.

Pemanfaatan hutan, lanjutnya, boleh dilakukan untuk kepentingan ekonomi, namun harus tetap dibarengi dengan upaya menjaga dan memulihkan ekosistem.

Sadarestuwati turut mengutip pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang terus mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan, mencintai bumi pertiwi, dan memulihkan ekosistem sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. (HS-08)

 

 

Menag Nasaruddin Umar Ajak Tokoh Masyarakat di Jabar Kedepankan Kearifan dan Pengabdian

Cegah Peningkatan Kredit Bermasalah, Komisi XI DPR RI Tekankan Pemda Harus Supervisi UMKM