HALO JEPARA – Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Jepara kembali bertambah.
Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, segera menyandang status sebagai Destana ketujuh, setelah puluhan warga setempat dilatih menjadi relawan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko mengatakan, bertambahnya destana di Jepara akan mendukung penanganan bencana seiring jumlah petugas di BPBD yang terbatas.
“Makanya dibentuk Destana. Jadi akan makin banyak desa yang memiliki kemampuan melakukan mitigasi bencana agar kerugian dan jumlah korban akibat bencana alam bisa diminimalkan,” kata Edy Sujatmiko, saat memotivasi para calon relawan, yang mengikuti pelatihan di balai desa tersebut, Selasa (23/7/2023).
Dia mendorong para calon relawan untuk bertugas dengan sabar dan ikhlas jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Menurutnya, menjadi relawan bencana tidak boleh mudah baper. Misalnya ketika melakukan evakuasi, kerap ada korban yang menolak dengan alasan menunggui ternak atau harta bendanya.
“Biasanya saat ancaman bahaya meningkat, baru minta dievakuasi. Kalau relawan mudah baper dengan alasan awalnya ditolak, lalu mutung gantian menolak mengevakuasi, korban akan makin banyak,” kata Edy Sujatmiko.
Dia meminta kompetensi sebagai relawan terus ditingkatkan. Hal ini dibutuhkan agar bisa melakukan reaksi cepat saat dibutuhkan.
Dalam pelatihan itu peserta telah melakukan diskusi peta risiko bencana. “Hasilnya, di desa ini terdapat tiga jenis bencana yang rawan terjadi, yakni banjir, angin kencang, dan wabah penyakit seperti demam berdarah,” kata.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara Arwin Noor Isdianto mengatakan, setelah kajian risiko bencana, berikutnya peserta dibekali rencana evakuasi bencana.
“Akan dibentuk forum risiko bencana di masyarakat, sehingga risiko bencana bisa diturunkan secara gradual. Dengan pemberdayaan masyarakat seperti ini, penanggulangan bencana akan menjadi kebutuhan semua elemen masyarakat,” katanya.
Darurat Kekeringan
Sementara itu terkait musim kemarau yang saat ini terjadi di sebagian wilayah Indonesia, Kabupaten Jepara menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang berada pada posisi siaga darurat bencana alam kekeringan.
Berkaitan dengan status siaga darurat itu, Kabupaten Jepara menerima dana siap pakai Rp 200 juta, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ditambah sejumlah peralatan.
“Itu sebagai dukungan operasional penanganan siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko setelah menerima bantuan tersebut, di Semarang, Selasa (23/7/2024).
Dukungan itu diserahkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana bersama Kepala BNPB RI Letjen. TNI Suharyanto pada acara rapat koordinasi siaga kekeringan di Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.
Edy Sujatmiko mengakui, dana siap pakai sebagai dukungan stimulan dan bantuan peralatan itu, diterima karena Jepara telah menetapkan status siaga darurat bencana tersebut.
Berdasarkan kejadian tahun 2023, Kabupaten Jepara menetapkan 34 desa rawan kekeringan yang tersebar di 13 kecamatan.
Pihaknya telah menyiapkan anggaran penyediaan air bersih bersumber dari APBD yang berada di BPBD Kabupaten Jepara.
Selain itu, ada anggaran bersumber dari belanja tidak terduga (BTT) menyesuaikan kebutuhan.
“Di luar itu, kami memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang selama ini peduli, ikut meringankan pemenuhan kebutuhan air bersih di desa-desa yang mengalami bencana. Dalam posisi itu, kami mengkoordinasikan dunia usaha (CSR) dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam penaggulangan bencana kekeringan,” katanya.
Kebijakan dan upaya yang juga telah dilakukan adalah menyiapkan sumber daya untuk mengantisipasi dampak bencana kekeringan.
“Antara lain sumber daya manusia 15 personel dan peralatan yang terdiri dari 2 unit truk tangki serta 30 set tandon berkapasitas 1.000 liter,” tambahnya. (HS-08)
