HALO SEMARANG – Menghadapi cuaca ekstrem 2020, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendirikan Posko Terpadu Siaga Banjir di Wisma Perdamaian Semarang. Posko itu guna mengurangi risiko bencana di Jawa Tengah.
Bukan hanya bersifat informatif, posko terpadu tersebut juga akan selalu mengupdate dan validasi data kondisi terkini di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk menentukan langkah-langkah penanganan yang harus diambil. Baik di masing-masing SKPD maupun secara kolektif.
“Posko ini, Pak Mendagri minta untuk ada posko khusus. Sebenarnya back up kalau harian sudah ada di BPBD. Karena mungkin cuaca dua bulan cukup ekstrem dan beberapa hari ke depan dimungkinkan sangat ekstrem, kita diminta lek-lekan (siaga),” ujar Ganjar, Kamis (9/1/2020).
Dia pun menunjukkan data kondisi cuaca di Jawa Tengah, ada sejumlah daerah yang diprediksi mengalami curah hujan ekstrem. Yakni curah hujan mencapai 500 mm.
Di posko ini informasi akan diolah untuk segera ditindaklanjuti. Terutama berkomunikasi dengan kabupaten/kota supaya segera ada antisipasi maupun penanganan.
“Meski kita tidak bisa presisi tapi kita dapat mengantisipasi secara optimal. Juga segera bisa warning ke kades, camat dan bupati. Sebenarnya (posko) fungsinya mengurangi risiko bencana. Mendeteksi awal, informasi ini kita bisa cepat akan bisa mengantisipasi,” terang dia.
Pj Sekda Provinsi Jawa Tengah, Herru Setiadhi menjelaskan, bahwa posko terpadu tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam sigap tanggap dalam mengantisipasi bencana.
“Posko terpadu ini betul-betul kinerja antar-SKPD. Bahkan bukan hanya Pemprov Jateng, tapi juga yang lain seperti Badan Pengelola Transportasi Darat, ini kan dari kementrian,” jelasnya.
Posko terpadu ini nantinya selain validasi data kondisi cuaca, informasi juga untuk mengambil langkah-langkah yang harus segera dilakukan.
“Kalau ada kejadian dengan kesiapsiagaan dapat memberikan solusi, mendorong adanya logistik bantuan kalau memang diperlukan. Juga meng-update data,” beber Herru.
Pada prinsipnya, data dan informasi yang ada akan dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten/kota, supaya ada penanganan dan antisipasi secara cepat.
“Tujuannya memberikan ketenangan, kenyamanan, kepastian bahwa pemerintah itu hadir,” pungkasnya.(HS)