HALO KENDAL – Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengaku kecewa adanya dusun yang tidak memanfaatkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Berbasis Dusun dengan sebaik-baiknya.
Dari 19 dusun di 19 kecamatan dalam program BKK tahun 2021 lalu, ada satu dusun yang peruntukkannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
“Satu dusun dalam pilot project program BKK Rp 100 – 300 juta, belum sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Kendal, yakni untuk pemerataan pembangunan daerah. Ini akan kita evaluasi lagi,” ungkap Dico saat meninjau dan meresmikan rumah produksi UMKM di Desa Payung Kecamatan Weleri, Selasa (1/3/2022).
Meski tak menyebut nama dusun tersebut, Bupati menjelaskan, dusun yang ia maksud mendapatkan suntikan BKK sebesar Rp 100 juta, namun bukan untuk prioritas membangun wilayahnya, hanya sekadar merapihkan saja.
“Indikasinya bukan prioritas pembangunan wilayah. Karena ini tidak diperlukan tapi kesannya dipaksakan. Yang sebenarnya tidak perlu dibangun, tapi hanya sekedar merapihkan saja. Ini yang tidak saya inginkan,” jelas Dico.
Bupati menegaskan, dengan tidak adanya imbas yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ataupun menjadi sebuah solusi konkrit bagi permasalahan masyarakat, maka dirinya akan melakukan evaluasi program BKK ini.
“Saya ingatkan, program BKK Dusun adalah untuk meningkatkan pembangunan wilayah dan pemulihan ekonomi. Jadi harusnya sesuai kebutuhan masyarakat dan bisa menyelesaikan permasalahan,” tandas Bupati.
Dirinya juga mengingatkan, ada tiga indikator pembangunan yang bisa dilakukan melalui dana BKK berbasis dusun ini. Yakni untuk pemberdayaan masyarakat, pemulihan ekonomi, dan harus sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal.
“Saya contohkan pembangunan di Desa Karangsuno untuk membuat irigasi yang bisa mengairi 50 hektare sawah, dan Desa Payung buat rumah produksi UMKM. Keduanya bisa membantu pembangunan daerah melalui pertanian dan UMKM,” imbuhnya.
Dico berharap, amanah dari pemerintah daerah ini tidak disalahgunakan oleh oknum atau sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab.
“Saya juga meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi proses pembangunan agar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (H-06).
