HALO SEMARANG – Rencana pemerintah untuk menghapuskan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai salah satu hasil keputusan deklarasi G20 di Bali pada 14-16 November 2022, ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim.
Menurut Mualim, sebelum menghapuskan total penyalurannya untuk masyarakat guna mendukung pengurangan emisi gas karbon, harus perlu dilaksanakan kajian yang mendalam agar kebijakan penghapusan BBM bersubsidi nantinya dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan gejolak atau dampak negatif.
“Kita tahu kalau penghapusan BBM bersubsidi untuk mengurangi dampak dari gas buang karbon dari kendaraan. Namun, perlu ada kajian terlebih dulu yang bisa memberikan contoh atau hasilnya akan menjadi lebih baik jika tanpa BBM bersubsidi,” terangnya, Kamis (17/11/2022).
Seperti diketahui, penggunaan BBM bersubdisi memang diperuntukan bagi masyarakat miskin, meski saat ini belum tepat sasaran. Sehingga diharapkan, meski subsidi BBM dihapuskan masih tetap melayani dengan prosentase yang lebih kecil untuk masyarakat agar benar-benar tepat sasaran.
Apalagi saat ini pemerintah getol mendorong agar masyarakat beralih dengan kendaraan listrik.
“Namun sarana prasarana charger untuk pendukungnya belum disiapkan. Dan dampaknya seperti apa dan hasilnya, harus benar-benar ada evaluasi jika pemerintah melaksanakan penggunaan energi bersih bagi kendaraan,” katanya.
Prinsipnya, lanjut dia, dewan mendorong kebijakan yang sifatnya penting untuk tujuan kesehatan masyarakat ini, harus dipastikan bisa memberikan perubahan yang lebih baik.
“Jangan sampai perubahan justru membawa persoalan baru dan dampak yang tidak baik. Untuk itu dikaji lagi apakah dengan perubahan itu ada dampak positif, baik dari sisi finasial maupun kesehatan masyarakat,” paparnya. (HS-06)
