HALO SEMARANG – Tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa kampanye. Potensi pelanggaran banyak terjadi pada masa kampanye ini, baik penyebaran terkait pemasangan alat peraga, jadwal kampanye, dan lainnya. Maka untuk itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didorong meningkatkan upaya pengawasan selama masa kampanye Pemilu 2024, mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegaskan, dalam menjalankan fungsi pengawasan Pemilu, Bawaslu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan Pemilu berjalan luber jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis.
“Pengawasan partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi kegiatan di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Maka untuk itu, Heri Londo, sapaan akrabnya mendorong Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan. Apalagi sukses tidaknya Pemilu, salah satu indikatornya ditentukan oleh peran pengawasan.
“Bawaslu perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam peran pengawasan Pemilu. Masyarakat merupakan pemilik suara sekaligus penerima manfaat terbesar dari terwujudnya Pemilu yang berintegritas. Dengan terwujudnya Pemilu yang berintegritas, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang mampu menciptakan kebijakan publik yang memberikan kebermanfaatan secara luas,” katanya.
Selain itu, jajaran DPRD Jateng akan mendorong perlunya jaring pengaman untuk seluruh pegawai Bawaslu. Hal itu karena proses Pemilu yang sudah memasuki masa kampanye, sangat membebani secara fisik dan mental bagi personel pengawasan, sehingga butuh jaminan kesehatan/keselamatan bagi setiap personelnya. Salah satu jaring pengaman yang dia maksud seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi personel pengawas.
“Kegiatan pemilihan tersebut merupakan serangkaian yang panjang dan kini Pemilu sudah masuk tahap kampanye. Dari kondisi itu, dibutuhkan jaminan atau upaya untuk personel penyelenggaran agar maksimal saat menjalankan tugasnya,” katanya.
Distribusi Logistik
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah mengawasi secara serius dan ketat dalam proses pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2024. Para pengawas Pemilu di tingkat provinsi hingga jajaran di kabupaten/kota, terus melakukan pengawasan secara serius dalam tahap pengadaan dan distribusi logistik.
Rofiuddin, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, bahwa logistik Pemilu sangat penting sekali karena pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti tak akan bisa dilaksanakan jika tidak ada logistik.
“Berbagai perlengkapan pemungutan suara harus benar-benar ada sesuai ketentuan. Untuk itu, para pengawas Pemilu di Jawa Tengah bekerja keras terus mengawasi pengadaan dan distribusi logistik,” tegasnya, seperti dalam rilis yang diterima halosemarang.id, Jumat (1/12/2023).
Apalagi, Pemilu kali ini dilaksanakan dengan tahapan kampanye yang hanya 75 hari. Sehingga proses pengadaan logistik Pemilu juga terbilang tak lama. Ditambah lagi, saat ini hingga nanti Februari 2024, juga sedang musim hujan. KPU sebagai penyelenggara Pemilu diharapkan untuk terus melakukan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan dan distribusi logistik secara baik dan sesuai dengan ketentuan.
“Saat ini, proses pengadaan logistik atau perlengkapan pemilu masih terus berlangsung. Beberapa perlengkapan Pemilu seperti kotak suara, bilik suara, tinta, kabel ties dan lain-lain sudah dicetak dan didistribusikan di masing-masing kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota juga sudah menerima surat suara untuk Pemilu 2024. Pencetakan akan terus berjalan. Sedangkan distribusinya ke kabupaten/kota juga akan terus berjalan hingga nanti pertengahan Januari 2024,” tegasnya.
Para pengawas Pemilu akan terus melakukan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara langsung ke perusahaan/penyedia/pemenang lelang, pengawasan langsung saat kedatangan logistik di gudang KPU kabupaten/kota, melakukan pengecekan kualitas dan standar logistik dan lain-lain. Bawaslu kabupaten/kota juga sudah melakukan pencegahan malalui imbauan maupun saran perbaikan.(Advetorial-HS)
