HALO BOYOLALI – Serapan pupuk bersubsidi bagi para petani di Kabupaten Boyolali, pada 2021 hanya 79 persen. Adapun 21 persen lainnya belum terserap, karena berbagai persoalan, termasuk sebagian petani belum menggunakan kartu tani, meskipun sudah memilikinya.
Hal itu disampaikan Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Boyolali, Agus Pramudi, setelah rakor dan penyerahan surat perjanjian jual beli (SPJB) 2022 distributor dengan kios pupuk lengkap (KPL), di Mojosongo, Boyolali, belum lama.
“Dulu ada yang mengatakan, bahwa pupuk langka. Itu salah. Adapun yang benar, memang para petani ini belum menggunakan kartu tani. Berarti yang benar-benar memiliki kartu baru 79 persen,” kata dia, seperti dirilis Boyolali.go.id.
Menurut Agus, untuk petani yang belum bisa menggunakan kartu tani, pembelian dilakukan secara konvensional. Hal itu juga dilakukan pada 2021 lalu, yakni pada November dan Desember. Adapun untuk 2022 ini, pembelian dengan cara serupa dilakukan pada awal tahun.
“Kartu tani tersebut yang membuat BRI pusat, dan yang sudah diserahkan di angka 99 persen,” kata dia.
Dikatakanya, alokasi pupuk di Boyolali pada 2022 ini, urea sebanyak 21,907 ton, ZA 9,231 ton, NPK 11,765 ton, SP-36 904 ton, pupuk NPK untuk kakau 1 ton, pupuk organik 6,662 ton dan pupuk organik cair sebanyak 900 liter.
“Kalau harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, pada tahun anggaran 2022 ini. Pupuk urea perkilo Rp 2.250, SP-36 Rp 2.400, ZA Rp 1.700, NPK Rp 2.300, NPK untuk kakau Rp 3.300, organik Rp 800, dan pupuk organik cair Rp 20.000,” jelas Agus.
Sementara, Sugiyanto selaku distributor pupuk bersubsidi CV Berkah Abadi, meminta kepada para pengecer pupuk bersubsidi, untuk taat aturan dan menjalankan amanatnya sesuai koridor yang ada.
“Ya, karena ini sifatnya bukan barang dagangan, kami dari distributor memberikan pemahaman terhadap mereka para pengecer,” kata dia, di Boyolali.
Disinggung terkait kartu tani, Sugiyanto mengatakan banyak kendala di lapangan. Kendala tersebut mulai dari sinyal serta EDC yang rusak saat petani melakukan pembelian pupuk.
“Tadi disampaikan Pak Dinas Pertanian, kendala mulai dari sinyal dan EDC yang rusak. EDC tersebut yang bisa memperbaiki hanya BRI,” kata dia. (HS-08)
