HALO SEMARANG – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun tanpa diikuti evaluasi dan langkah pencegahan yang memadai.
Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran meluas serta melindungi masyarakat dari paparan asap.
“Setiap tahun kita mengalami kejadian seperti ini, tanpa ada evaluasi, tanpa ada tindakan pencegahan,” tegas Johan dalam video yang diunggah melalui media sosial Fraksi PKS, Minggu (18/10/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menilai, berbagai alasan seperti cuaca ekstrem, kemarau panjang, fenomena El Niño, hingga sulitnya medan pemadaman tidak boleh mengesampingkan persoalan mendasar, yakni kesiapan pemerintah dalam mencegah dan menangani karhutla.
Menurutnya, evaluasi harus menghasilkan langkah konkret agar bencana serupa tidak terus berulang.
Johan juga melontarkan kritik tajam kepada Menteri Kehutanan terkait tanggung jawab menjaga kelestarian dan potensi hutan.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja apabila upaya perlindungan hutan belum berjalan efektif.
“Saudara sering nyampaikan kepada kami bahwa saya ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga hutan, baik kelestariannya maupun potensinya. Kalau pada hari ini Saudara belum berhasil melakukan itu, saran saya, segera menghadap Pak Presiden, minta maaf bahwa Anda belum bisa melaksanakan tugas itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, indikator keberhasilan penanganan karhutla harus terlihat dari pengendalian titik api, kecepatan pemadaman, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap.
Menurutnya, berbagai laporan dan penjelasan mengenai upaya penanganan tidak akan berarti apabila kebakaran masih meluas dan masyarakat terus terpapar udara yang tidak sehat.
Johan mengapresiasi kerja petugas di lapangan, termasuk personel Manggala Agni, yang terlibat dalam upaya pemadaman.
Namun, dia mengingatkan agar penjelasan mengenai penanganan karhutla tidak mengaburkan kebutuhan mendesak untuk memadamkan api dan menghentikan paparan asap.
“Kami hargai semua aktivitas langkah-langkah oleh personel-personel pengamanan, oleh Manggala Agni dan lain sebagainya, kami hargai itu. Tetapi jangan terlalu panjang penjelasannya, kita butuh api itu padam dan tidak ada lagi asap yang dihirup oleh anak-anak kita yang mengakibatkan ISPA, yang mengakibatkan penyakit-penyakit lain yang mengganggu kesehatan dari warga negara kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Johan mengingatkan pentingnya memastikan anggaran pencegahan dan penanganan karhutla memberikan hasil nyata dan terukur.
Penguatan koordinasi antarlembaga serta evaluasi tata kelola kehutanan, menurutnya, perlu menjadi prioritas agar pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun.
Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Karena itu, upaya pencegahan karhutla harus diperkuat sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.
Perlindungan Kesehatan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, dampak karhutla, seperti di Kalimantan Selatan, tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas sosial, dan produktivitas ekonomi masyarakat.
“Bagi Komisi IX, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan. Paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja, serta menambah beban pelayanan kesehatan,” ujar Yahya, saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, baru-baru ini.
Yahya menekankan, bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia (lansia), serta penderita penyakit kronis harus menjadi prioritas perlindungan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IX ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan gangguan kesehatan akibat paparan asap, ketersediaan obat-obatan dan masker, kesiapan puskesmas dan rumah sakit, serta efektivitas sistem rujukan dan penjangkauan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Yahya, kesiapan fasilitas kesehatan tidak boleh hanya ditingkatkan ketika jumlah pasien bertambah. Langkah pencegahan dan antisipasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat memperoleh penanganan sebelum kondisi kesehatannya memburuk.
Kualitas Udara
Yahya menilai, kesiapsiagaan menghadapi karhutla perlu didukung sistem pemantauan kualitas udara yang terintegrasi dengan peringatan dini dan langkah penanganan yang jelas. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan secara cepat untuk mengurangi risiko paparan asap terhadap masyarakat.
Langkah antisipasi dapat dilakukan melalui pengaturan kegiatan luar ruang ketika kualitas udara memburuk, perlindungan bagi pekerja lapangan, penjangkauan layanan kesehatan hingga desa-desa terdampak, serta pemantauan aktif terhadap kondisi kelompok rentan.
“Kami berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga perlindungan kesehatan tidak baru dimulai ketika kasus penyakit meningkat,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam memastikan kesiapan tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan dan masker, serta kemampuan puskesmas dan rumah sakit dalam menangani pasien terdampak.
Menurutnya, pendekatan terpadu tersebut penting agar penanganan karhutla tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Keselamatan Pekerja
Selain dampak kesehatan masyarakat, Yahya menyoroti risiko kabut asap terhadap keselamatan kerja dan aktivitas ekonomi warga. Paparan asap dapat mengganggu pekerjaan petani, pekebun, pekerja konstruksi, sektor transportasi, perdagangan, hingga pekerja informal yang banyak beraktivitas di luar ruangan.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, menurunkan produktivitas, mengurangi pendapatan harian, serta menambah beban ekonomi keluarga.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla perlu mencakup perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengaturan aktivitas ketika kualitas udara memburuk, penyediaan alat pelindung yang sesuai, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak.
“Respons terhadap karhutla perlu mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, pengaturan aktivitas pada saat kualitas udara memburuk, penyediaan perlindungan yang memadai, serta akses layanan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak,” ujarnya.
Yahya menambahkan, pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan yang ditopang sektor sumber daya alam perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas, penghasilan yang layak, dan perlindungan tenaga kerja yang memadai.
Dalam konteks tersebut, Komisi IX DPR RI turut memberi perhatian pada penerapan norma ketenagakerjaan, perlindungan pekerja alih daya, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan, termasuk masyarakat yang terdampak gangguan lingkungan dan aktivitas ekonomi.
Sinergi
Yahya menegaskan bahwa penanganan karhutla beserta dampaknya terhadap kesehatan dan perekonomian membutuhkan sinergi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat untuk memastikan layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, keselamatan pekerja, dan akses jaminan sosial berjalan secara optimal.
Ia juga mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, petugas lapangan, relawan, mitra kerja, dan masyarakat yang telah berkontribusi menjaga kesehatan dan keselamatan warga dalam menghadapi dampak karhutla.
Yahya berharap sinergi tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dan meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat maupun pekerja terdampak memperoleh perlindungan yang memadai.
“Semoga sinergi dan komitmen bersama ini memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan, serta memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak,” kata dia. (HS-08)
