HALO SALATIGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng 123 perguruan tinggi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendataan, pendampingan masyarakat, hingga pengembangan inovasi di tingkat desa.
Kolaborasi tersebut menjadi salah satu strategi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin mandiri secara ekonomi.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen, turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,48 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sebanyak 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.
Untuk menjaga tren penurunan tersebut, Pemprov Jateng memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi. Dari total 123 kampus yang menjalin kerja sama, sebanyak 49 perguruan tinggi terlibat pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.
Kerja sama itu diwujudkan melalui berbagai program konkret, mulai dari kuliah kerja nyata (KKN) tematik, pendampingan usaha masyarakat, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Luthfi menilai, perguruan tinggi memiliki peran strategis karena didukung sumber daya manusia, penelitian, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial maupun perbaikan rumah. Penanganannya harus menyentuh berbagai persoalan yang saling berkaitan, seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi keluarga.
Melalui keterlibatan kampus, program pemerintah diharapkan dapat dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, didukung data yang akurat, serta disertai pendampingan agar manfaatnya berkelanjutan.
Pemberdayaan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, pemerintah terus mendorong pergeseran pendekatan penanggulangan kemiskinan, dari yang semula bertumpu pada bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, bantuan sosial tetap diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, pemberdayaan harus diperkuat agar semakin banyak keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin seusai kegiatan.
Ia menjelaskan, strategi pemberdayaan difokuskan pada penguatan pendidikan, akses permodalan dan tanah, serta pembangunan ekosistem ekonomi yang mendukung masyarakat untuk berkembang.
Secara nasional, terdapat lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten yang menjadi wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan. Kondisi tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar program pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
Siapkan 2.000 Beasiswa untuk Kader Pemberdayaan Desa
Komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan melalui deklarasi program beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa tahun 2027.
Deklarasi tersebut melibatkan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.
Dalam laporan pelaksanaan Rakornas disebutkan, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat maupun putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Program ini diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda desa untuk mengenyam pendidikan tinggi, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan mengatakan, kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Melalui sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan tidak hanya menghasilkan penurunan angka statistik, tetapi juga memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas hidup, dan membangun kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke pelosok desa. (HS-08)
