HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jateng periode 2026–2031 ikut menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut dinilai penting agar potensi ekonomi syariah tidak berhenti pada industri keuangan, tetapi ikut dirasakan pelaku usaha dan masyarakat di daerah.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah MES Jawa Tengah periode 2026–2031 di Ballroom Pandanaran, Hotel Padma, Kota Semarang, Jumat (2/10/2026).
Menurut Luthfi, MES memiliki posisi strategis dalam mengembangkan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Terlebih, provinsi ini memiliki sekitar 38 juta penduduk dengan mayoritas beragama Islam.
“MES ini sangat strategis sekali karena mayoritas penduduk Jawa Tengah itu muslim. Saya berharap programnya bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita,” kata Luthfi.
Ia mengatakan, pengembangan ekonomi syariah juga telah masuk dalam arah kebijakan perencanaan pembangunan Jawa Tengah 2025–2029. Bahkan pada 2027, Pemprov Jateng menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi, bersama dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Karena itu, Luthfi meminta pengembangan ekonomi syariah melibatkan berbagai potensi masyarakat, termasuk UMKM yang selama ini menjadi salah satu penggerak aktivitas ekonomi di tingkat bawah.
Menurutnya, ekonomi syariah memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Bukan hanya melalui industri besar dan lembaga keuangan, tetapi juga melalui berbagai aktivitas usaha masyarakat.
Mulai dari produk halal, pembiayaan syariah, kuliner, fesyen, pariwisata, ekonomi pesantren, hingga berbagai produk UMKM dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah.
“Semuanya harus punya nilai lebih, termasuk industri halal. Itulah gunanya ekonomi syariah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Ketua Umum Pengurus Pusat MES, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.
Namun, potensi tersebut membutuhkan koordinasi dan kolaborasi agar dapat berkembang lebih optimal. Menurut Rosan, MES perlu bekerja sama dengan pelaku UMKM, dunia usaha, akademisi, serta pemerintah daerah.
“Potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat luar biasa. Karenanya perlu koordinasi dan kolaborasi antara MES dengan UMK, dunia usaha, akademisi, dan pemerintah daerah agar bisa berjalan dengan baik,” ujar Rosan.
Ia juga berharap kontribusi ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional maupun perekonomian daerah dapat semakin terukur.
Rosan mengatakan, pemerintah pusat pada 2027 akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian secara keseluruhan, termasuk kontribusinya di masing-masing daerah.
Menurut dia, adanya ukuran yang lebih jelas akan membantu pemerintah menentukan sektor-sektor yang masih perlu diperkuat.
“Kalau ada ukurannya akan mudah menentukan posisi mana yang harus ditingkatkan,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan peluncuran Koperasi Ekspor Merah Putih yang dikelola oleh Pengurus Wilayah MES Jawa Tengah.
Peluncuran koperasi tersebut menjadi bagian dari langkah MES Jateng dalam memperluas aktivitas ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat, khususnya melalui penguatan sektor UMKM dan perdagangan.(HS)
