HALO CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap memastikan pengelolaan defisit RAPBD 2027 dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Penggunaan Silpa 2026 sebagai sumber pembiayaan, akan diarahkan untuk kebutuhan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Annisa Fabriana saat membacakan penyampaian jawaban Bupati Cilacap, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027, dalam rapat paripurna DPRD Cilacap, Senin (14/9/2026).
Annisa menegaskan, pemerintah daerah sependapat dengan pandangan fraksi agar kondisi defisit menjadi dorongan untuk semakin disiplin dalam menentukan prioritas anggaran.
“Penggunaan Silpa Tahun 2026 dilakukan secara hati-hati, realistis, transparan, dan diprioritaskan untuk kebutuhan yang terukur serta berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Annisa.
Sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD menyoroti defisit RAPBD 2027 yang mencapai sekitar Rp272,74 miliar.
Fraksi juga mendukung langkah efisiensi dan realokasi anggaran, khususnya untuk infrastruktur, namun mengingatkan agar efisiensi tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
Menjawab hal tersebut, Annisa mengatakan efisiensi anggaran pada Perubahan APBD 2026 telah diarahkan kembali untuk kebutuhan prioritas.
Hasil efisiensi belanja pegawai, kegiatan seremonial, kegiatan nonprioritas dan sisa tender antara lain direalokasikan Rp70,18 miliar untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur publik, Rp21,11 miliar untuk belanja wajib dan mengikat, serta Rp11,71 miliar untuk peningkatan pelayanan publik.
Alokasi tersebut mencakup penanganan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pertanian, drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, ketahanan pangan, penanganan bencana, pengamanan Pilkades hingga penyediaan air bersih.
“Kami sependapat bahwa setiap program prioritas harus memiliki indikator yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Untuk RAPBD 2027, Pemkab Cilacap mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp1,12 triliun. Anggaran tersebut antara lain mencakup Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp252,5 miliar dengan target kondisi jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir 2027.
Selain infrastruktur, pemerintah mempertahankan alokasi besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Anggaran pendidikan mencapai Rp729,84 miliar, sedangkan kesehatan Rp773,31 miliar.
Di sektor pangan, sekitar Rp33,38 miliar dialokasikan untuk pertanian, irigasi, perikanan dan ketahanan pangan.
Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani sepanjang sekitar 12,28 kilometer, peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan perikanan budidaya, serta penguatan cadangan pangan.
Produksi perikanan tangkap ditargetkan mencapai 52.500 ton dan perikanan budidaya 18.900 ton pada 2027. Sementara produktivitas tanaman pangan ditargetkan 66,53 kuintal per hektare.
Annisa menegaskan seluruh program pembangunan akan diarahkan agar manfaatnya tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu.
“Empat prioritas pembangunan Tahun 2027 dilaksanakan secara terintegrasi dan berimbang agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu,” katanya.
Pemkab juga menyiapkan Rp3,18 miliar untuk penanganan 212 unit rumah tidak layak huni (RTLH), serta Rp51,13 miliar untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang didaftarkan pemerintah daerah.
Sementara untuk memperkuat kemandirian fiskal, pemerintah akan mengoptimalkan PAD melalui pemutakhiran basis data pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan serta optimalisasi aset daerah.
Annisa mengatakan langkah tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
“Pemerintah daerah sependapat untuk terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan secara terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.(HS-08)
