HALO BATANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Batang berupaya mempersiapkan angkutan pengumpan (feeder), untuk disesuaikan dengan opersional bus Trans Jateng, yang menurut rencana akan beroperasi sampai ke daerah itu, termasuk melayani para pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batang, Agung Widodo mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan sinyal hijau usai beberapa kali pertemuan koordinasi dilakukan.
Dalam pertemuan koordinasi itu, juga disepakati adanya penyesuaian lokasi halte pemberhentian utama, agar lebih strategis menunjang kawasan penyangga industri.
“Berapa kali pertemuan dengan provinsi, alhamdulillah kita mendapatkan positif. Jadi nanti Trans Jateng ini juga akan mendukung kegiatan di KITB,” kata Agung Widodo, seperti dirilis batangkab.go.id.
Untuk lokasi halte, menurut dia akan ditempatkan di wilayah yang bersentuhan langsung dengan area industri.
“Perencanaan rute, durasi perjalanan, hingga skema operasional kini tengah digodok matang. Pemkab Batang nantinya harus menyiapkan angkutan dari titik Trans Jateng berhenti menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.
Adapun untuk tarif yang dipatok agar relevan dengan daya beli masyarakat, Dishub Batang akan menggelar studi ability to pay (ATP) dan willingness to pay (WTP) pada tahun 2027 mendatang.
“Tak sekadar melayani area Batang, proyeksi transportasi ini dirancang dalam jangka panjang, untuk menghubungkan aglomerasi Petanglong hingga ke Kabupaten Pekalongan. Meski begitu, fokus terdekat tetap dialokasikan penuh untuk kebutuhan lokal,” terangnya.
Antisipasi ketimpangan operasional juga menjadi perhatian serius Dishub. Menurut dia, jangan sampai bus utama sudah lalu-lalang, tetapi moda pengumpannya justru belum siap melayani penumpang.
“Jangan sampai nanti Trans Jateng sudah sampai, ternyata feeder-nya yang belum siap. Ini nanti juga akan ada kajian dari timnya,” tegasnya.
Di samping urusan teknis rute, nasib para sopir dan pengusaha angkutan umum lokal turut dipikirkan.
Pemkab Batang berencana menggandeng Organisasi Angkutan Darat (Organda), agar para pelaku usaha angkutan eksisting, dapat dirangkul ke dalam ekosistem transportasi baru ini.
“Nanti kami akan koordinasi terkait dengan itu. Harapannya semuanya bisa terakomodir. Langkah ini diambil sekaligus sebagai momentum transformasi layanan angkutan umum lokal agar lebih modern dan sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat saat ini yang mendambakan kenyamanan serta ketepatan waktu,” ungkapnya.
Menurut dia, era saat ini masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, nyaman, dan tidak lama menunggu.
Agung juga menyentil kebiasaan lama angkutan umum yang kerap mengetem terlalu lama hingga memicu keengganan warga menggunakan moda publik.
Proses perancangan ekosistem transportasi terintegrasi ini dipastikan akan terus mengedepankan dialog terbuka bersama seluruh pihak terkait.
“Kami juga akan terus intens dengan teman-teman Organda dan juga stakeholder yang lainnya. Jadi kita minimal menyerap aspirasi, harapan mereka seperti apa, coba kita diskusikan,” ujar dia. (HS-08)
