HALO SEMARANG – Ribuan satuan pendidikan atau sekolah di Kalimantan Barat, saat ini terpaksa melaksankan pembelajaran jarak jauh (PJJ), akibat darurat asap sebagai dampak langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung Kalimantan.
Menurut data Kemendikdasmen, hingga Sabtu (22/8/2026), skema Pembelajaran Jarak Jauh telah dilakukan oleh 3.524 satuan pendidikan, dengan jangkauan 571.338 murid, meliputi wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, seperti dirilis kemendikdasmen.go.id, mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengupayakan agar pembelajaran yang aman, adaptif, dan tetap menjamin hak belajar murid tetap berlangsungnya.
Mendikdasmen menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap mengedepankan tiga prinsip. Pertama, keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama. Kedua, hak belajar murid tidak berhenti. Ketiga, pemulihan pascabencana harus terencana sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak Karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” tuturnya di Jakarta, baru-baru ini.
Dalam menyikapi karhutla, Mendikdasmen juga mendorong kepala sekolah, pengawas, pembina, dan penilik untuk menjaga proses PJJ berjalan dengan baik.
Kepala sekolah adalah pihak yang memegang kendali penuh atas pelaksanaan dan pengawasan PJJ. Pengawas, pembina, dan penilik di masing-masing satuan pendidikan bertugas membantu memantau dan melakukan pembinaan guna mendukung antisipasi penanggulangan kabut asap dan kelancaran proses pembelajaran.
Sementara itu, berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, tanggal 21 Agustus 2026, Pemerintah Kota Banjarbaru menetapkan sejumlah langkah menyikapi bencana Karhutla.
Melalui surat tersebut, seluruh satuan pendidikan memberlakukan PJJ mulai tanggal 24 s.d. 28 Agustus 2026.
Sementara itu, bagi pendidik dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas di sekolah sesuai ketentuan waktu bekerja dengan toleransi keterlambatan yang telah disesuaikan. Waktu pelaksanaan PJJ tetap menyesuaikan jam normal pembelajaran yang dimulai pukul 07.30 WITA.
Atasi Karhutla, Kemendikdasmen Berikan Bantuan dan Fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS
Selanjutnya, selain akan memperbarui SE Menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap, Kemendikdasmen juga akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas, memberlakukan pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik, dan mendistribusikan bantuan berupa masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan terdampak.
Saat ini hingga akhir September mendatang, Kemendikdasmen akan terus memantau perkembangan situasi mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian.
Dalam rangka mendukung tetap berjalannya proses pembelajaran maka Kemendikdasmen menyediakan modul pembelajaran, menyiapkan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan tiap kecamatan terdampak, menyiapkan pelayanan psikososial, serta melakukan fleksibilitas penggunaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kebutuhan darurat asap. (HS-08)
