HALO SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah berhasil mencatatkan capaian membanggakan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi nasional, Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan skor demokrasi terbaik di Indonesia dengan nilai 86,72.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025.
“Provinsi Jawa Tengah naik dari posisi keempat pada tahun 2024 menjadi posisi ketiga pada tahun ini,” ujar Lodewijk dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, posisi pertama diraih Daerah Istimewa Yogyakarta dengan skor IDI 89,23, disusul Provinsi Bali di peringkat kedua dengan nilai 88,73. Sementara posisi keempat ditempati Kalimantan Barat dengan skor 86,14 dan Jawa Timur di urutan kelima dengan nilai 84,05.
Menurut Lodewijk, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator pembangunan politik yang memotret praktik demokrasi baik secara prosedural maupun substansial di tingkat pusat dan daerah.
Penilaian tersebut ditopang tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, kesetaraan politik, serta kapasitas lembaga demokrasi.
“IDI menjadi salah satu ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, hingga panjang, termasuk RPJMN 2024-2029 dan RPJPN 2025-2045,” jelasnya.
Ia menambahkan, IDI juga menjadi bagian penting dalam prioritas nasional untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bahkan saat ini indikator IDI telah diturunkan ke dalam RPJPD 2025-2029 dan menjadi salah satu indikator kinerja utama gubernur.
Meski sejumlah provinsi menunjukkan peningkatan, secara nasional capaian IDI tahun 2025 justru mengalami penurunan. Nilai nasional tercatat sebesar 78,19, turun 1,62 poin dibanding tahun 2024 yang mencapai 79,81.
“Artinya, capaian nasional masih berada di bawah target IDI tahun 2025 yang ditetapkan Bappenas, yakni pada rentang 81,69 hingga 85,23,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus menegaskan, capaian IDI tidak sekadar mengejar angka statistik, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan adil.
“IDI harus menjadi instrumen penyusunan kebijakan politik mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” katanya.
Menurutnya, tantangan pembangunan demokrasi di Indonesia masih cukup besar, mulai dari ketimpangan kualitas demokrasi antarwilayah, kerentanan konflik sosial, polarisasi masyarakat, hingga belum meratanya akses digital dan pelayanan publik.
Karena itu, diperlukan langkah kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, media, hingga seluruh elemen masyarakat.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, secara umum capaian IDI di 38 provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik. Sejumlah wilayah di Sumatera mencatat nilai tinggi, begitu pula hampir seluruh provinsi di Kalimantan.
Namun demikian, beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus, seperti Banten di Pulau Jawa, serta sejumlah wilayah di Sulawesi dan Papua, terutama daerah pemekaran baru.
Sementara itu, Wakil Menteri Bappenas RI, Febrian Alphyanto Ruddyard menilai Kick Off Evaluasi Nasional IDI 2025 menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi sekaligus perbaikan bersama dalam pembangunan demokrasi nasional.
“Harapannya, skor IDI benar-benar menjadi ukuran nyata dalam program pembangunan nasional dan menjadi acuan pembangunan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota,” pungkasnya.(HS)
