HALO SEMARANG – Anggota DPRD Jawa Tengah Dapil 1, Sudarsono, menyoroti tingginya angka kecelakaan di kawasan Tanjakan Silayur, Ngaliyan, Kota Semarang. Ia mendesak Pemerintah Kota Semarang bersama aparat kepolisian untuk memperketat pengawasan kendaraan berat yang melintas di jalur tersebut.
Sorotan itu disampaikan Sudarsono saat menanggapi aspirasi mahasiswa dalam forum “Make & Hope” yang digelar Komunitas Transformasi Kota (Kotta) di Kopi Revolusi, Jumat (24/2/2026).
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Jalur Silayur ini padat aktivitas, jangan sampai kelalaian pengawasan justru menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.
Selama ini, ruas Jalan Prof. Hamka, khususnya di Tanjakan Silayur, dikenal sebagai titik rawan kecelakaan, bahkan kerap dijuluki “jalur tengkorak”. Insiden umumnya melibatkan kendaraan berat yang mengalami rem blong atau gagal menanjak.
Dalam catatan terbaru, kecelakaan terjadi pada Jumat (10/4/2026) saat sebuah truk trailer melaju tak terkendali dan terguling sekitar pukul 09.30 WIB, di luar jam operasional kendaraan berat. Selang dua pekan, insiden serupa kembali terjadi pada Rabu (22/4/2026) dini hari ketika truk gagal menanjak dengan muatan mencapai 27 ton, melebihi batas yang diperbolehkan.
Melihat kondisi tersebut, Sudarsono menilai pengawasan harus diperketat, baik dari sisi jam operasional maupun kapasitas muatan kendaraan.
“Medan di Silayur ini ekstrem. Kalau truk dipaksakan membawa muatan berlebih, risikonya sangat besar, tidak hanya bagi pengemudi tapi juga pengguna jalan lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, penegakan aturan tidak boleh bersifat reaktif atau hanya dilakukan setelah terjadi kecelakaan. Diperlukan pengawasan rutin dan terintegrasi antara pemerintah daerah, kepolisian, serta Dinas Perhubungan.
“Harus ada sinergi semua pihak. Jangan menunggu kejadian lagi baru bergerak. Ini soal keselamatan nyawa,” katanya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng itu pun mendorong langkah konkret agar kecelakaan di Tanjakan Silayur tidak terus berulang.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban. Aturan sudah ada, tinggal bagaimana ditegakkan secara serius,” pungkasnya.(HS)
