HALO SEMARANG – Pembangunan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah terus menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, sedikitnya 5.503 unit gedung koperasi tengah dibangun, sebagai upaya memperkuat ekonomi berbasis masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, mengungkapkan bahwa dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum, sebanyak 5.887 koperasi telah memetakan lokasi pembangunan gedung. Dari jumlah tersebut, 5.503 unit sudah masuk tahap pembangunan.
“Yang sudah selesai 100 persen mencapai 1.456 unit,” ujar Eddy.
Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional. Pemerintah pun optimistis keberadaan KDKMP dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, terutama di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM.
Kontribusi koperasi mulai terlihat di lapangan. Puluhan KDKMP telah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, ratusan koperasi juga bekerja sama dengan Perum Bulog dalam Gerakan Pangan Murah, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp9,5 miliar. Tak hanya itu, ratusan koperasi turut berperan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan menjelang Lebaran.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi. Hal ini didukung oleh jumlah desa yang besar serta tradisi berkoperasi yang telah lama mengakar di masyarakat.
“Potensi di Jawa Tengah sangat besar. Jumlah desa banyak, tradisi berkoperasi juga sudah kuat. Ini menjadi prioritas kebijakan Presiden, sehingga perlu kolaborasi semua pihak,” ujarnya saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, pengembangan KDKMP ke depan membutuhkan pemetaan yang lebih jelas, termasuk pelibatan berbagai pihak seperti TNI, pemerintah daerah, hingga BUMD untuk mempercepat realisasi di lapangan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengembangan KDKMP harus dilakukan secara serius dan terstruktur. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Luthfi juga mengingatkan bahwa model pengembangan koperasi tidak harus seragam di setiap daerah. Menurutnya, pendekatan yang fleksibel dan berbasis potensi lokal justru menjadi kunci keberhasilan.
“Tidak semua KDKMP harus sama. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Dan tidak harus dipaksakan satu desa satu koperasi,” tegasnya.
Pemprov Jawa Tengah menilai pendekatan ini penting agar KDKMP dapat tumbuh secara berkelanjutan, adaptif, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tiap wilayah. Dengan langkah tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi juga motor nyata penggerak ekonomi rakyat.(HS)
