HALO SEMARANG – Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan terus didorong di Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan pentingnya memperkuat kebijakan yang responsif gender dan ramah anak sebagai fondasi pembangunan daerah.
Menurutnya, perempuan dan anak hingga kini masih menjadi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam aspek perlindungan, pendidikan, serta akses terhadap layanan publik.
“Pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun, termasuk perempuan dan anak. Kebijakan harus benar-benar berpihak dan memberikan perlindungan nyata,” tegasnya.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2025 tercatat sekitar 35.025 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Bahkan, pada periode Januari hingga pertengahan 2025 saja, lebih dari 11.800 kasus telah dilaporkan, angka yang menunjukkan persoalan ini masih menjadi tantangan serius, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Heri menilai, tingginya angka kekerasan tersebut menjadi sinyal bahwa sistem perlindungan yang ada belum sepenuhnya efektif. Ia pun mendorong agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif.
“Penanganan tidak cukup setelah kejadian. Kita harus fokus pada pencegahan melalui edukasi, penguatan keluarga, dan sistem perlindungan yang terintegrasi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan. Kebijakan yang tidak sensitif gender, menurutnya, berpotensi memperlebar kesenjangan, baik dalam akses pendidikan, kesempatan kerja, maupun layanan publik.
Selain itu, penciptaan lingkungan ramah anak juga dinilai mendesak. Mulai dari ruang publik yang aman, sekolah yang mendukung, hingga layanan kesehatan yang responsif, seluruhnya harus dirancang untuk menunjang tumbuh kembang anak secara optimal.
Heri juga menyoroti perlunya penguatan layanan terpadu bagi perempuan dan anak. Ia menekankan pentingnya sistem yang terintegrasi, mulai dari proses pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan korban.
“Harus ada sistem yang terintegrasi, sehingga penanganan bisa cepat, tepat, dan menyeluruh,” katanya.
Ke depan, ia berharap kebijakan responsif gender dan ramah anak tidak berhenti sebagai wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan secara konkret di tingkat daerah.
“Ini bukan sekadar program, tapi komitmen untuk melindungi masa depan bangsa,” pungkasnya.(HS)
