HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta kepada Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kondisi tanah yang rawan longsor di Kota Semarang dan memitigasi bencana sehingga dapat meminimalisir dampak bencana. Mengingat data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menunjukkan bahwa tanah longsor menjadi jenis bencana paling dominan yang terjadi di sepanjang tahun 2025.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, menilai tingginya frekuensi bencana ini harus menjadi alarm peringatan bagi Pemerintah ota Semarang. Ia menekankan bahwa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, khususnya di wilayah rawan bencana, memerlukan perhatian ekstra.
“Data BPBD menunjukkan bahwa risiko bencana di Kota Semarang masih cukup tinggi. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhatikan aspek mitigasi bencana dan keselamatan masyarakat, terutama di kawasan perbukitan,” ujar Agus, Kamis (8/1/2025).
Berdasarkan laporan BPBD, kejadian longsor banyak terkonsentrasi di wilayah perbukitan yang masuk zona merah atau rawan bencana, meliputi Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Ngaliyan, hingga Gunungpati.
Selain longsor, Agus juga menyoroti tingginya kasus rumah roboh yang menempati posisi kedua dalam daftar bencana tahun 2025. Tercatat ada 79 kejadian rumah roboh, di mana 27 di antaranya disebabkan oleh pohon tumbang, sementara sisanya dipicu cuaca ekstrem dan kondisi bangunan.
Menurut Agus, keberadaan infrastruktur penunjang keselamatan lingkungan tidak boleh diabaikan.
“Keberadaan talud, sistem drainase yang lancar, penguatan lereng, serta penataan vegetasi harus dipastikan berfungsi dengan baik. Kami juga minta agar Pemkot Semarang untuk segera merespon dengan perbaikan pada infrastruktur yang rusak atau ambrol imbas cuaca ekstrem saat musim hujan. Karena hal itu kunci untuk mengurangi potensi longsor susulan di sekitarnya dan pohon tumbang yang akan membahayakan warga,” paparnya.
Agus yang juga Ketua Fraksi PKS ini juga menegaskan, bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya bersifat reaktif atau bertindak setelah kejadian. Ia mendorong adanya evaluasi teknis dan pengawasan berkelanjutan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan.
Agus meminta Pemerintah Kota Semarang untuk mengoptimalkan koordinasi lintas instansi agar upaya mitigasi bencana dapat dilakukan secara efektif dan terencana.
“Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan sinergi semua pihak, risiko bencana dapat ditekan dan dampaknya bisa diminimalkan,” terang Agus.
Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Suwarto mengatakan, bahwa pihaknya secara bertahap berupaya melakukan perbaikan infrastuktur seperti kerusakan talud atau saluran drainase yang ada. Sebagian talud ambrol karena karakter kondisi tanah yang labil. Seperti pada sejumlah titik talud di beberapa wilayah memang di strukturnya labil karena bagian bawah adalah lempung sehingga rawan ambles.
“Kalau tanahnya beda dengan yang lain, dan jenis lempung lalu kena air jadi lembek. Apalagi ditambah kemarin selama dua hari hujan deras membuat airnya penuh dan mungkin bawahnya ada longsoran,” katanya.
“Segera kita tangani di titik yang ambrol tersebut biar tidak melebar ke yang lain. Karena memang struktur tanah seperti di Tlogosari dan daerah rawan longsor memang begitu. Segera kita akan perbaiki dengan menyesuaian anggaran yang ada,” sambung Suwarto.
Suwarto menambahkan, besaran perbaikan di tiitik-titik talud yang ambles atau rusak diperkirakan tidak lebih dari Rp 1 Miliar.
“Untuk penanganan sementara, kita masih menunggu airnya surut dulu, karena saat ini sedang tinggi,” pungkasnya. (HS-06)
Post Views: 4,016
