HALO SEMARANG – DPR RI mendorong Pemerintah Pusat untuk segera mengerahkan bantuan darurat berskala besar, bagi masyarakat Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor.
Desakan tersebut disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Irmawan, setelah menerima laporan bahwa kebutuhan pangan di banyak wilayah semakin kritis dan korban mulai mengalami kelaparan.
Irmawan mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan sudah masuk kategori darurat kemanusiaan.
Sebagian wilayah telah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa pasokan makanan, sementara jalur distribusi logistik tidak dapat diakses.
“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan,” kata Irmawan, di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dia mengatakan ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah.
“Stok pangan habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Di beberapa tempat bahkan mulai terjadi penjarahan,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Ia menerima laporan bahwa kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak sangat parah.
Jalan nasional sebagai jalur utama distribusi logistik putus total, bukan hanya tertimbun longsor tetapi juga hilang karena terbawa arus. Beberapa desa bahkan disebut lenyap tersapu banjir bandang.
“Banyak badan jalan hilang sama sekali. Kalau ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya hanyut,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Dengan kondisi tersebut, bantuan hanya dapat dikirim menggunakan helikopter, namun ketersediaan armada dinilai tidak memadai untuk menjangkau ratusan ribu hingga lebih dari satu juta pengungsi.
Irmawan menilai skala kerusakan, jumlah korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan telah memenuhi unsur penetapan Bencana Nasional.
Menurutnya, penetapan status ini akan memungkinkan pemerintah pusat mengambil langkah penuh untuk penanganan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
“Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional sangat penting agar penanganan dapat dilakukan secara total oleh pemerintah pusat,” kata anggota DPR RI dari Dapil Aceh ini.
Irmawan menyoroti bahwa tanpa intervensi cepat, korban berikutnya bukan hanya karena banjir, tetapi juga kelaparan, penyakit, dan kerentanan sosial lainnya.
Irmawan menyampaikan bahwa beberapa daerah terdampak telah mengaku tidak mampu menangani bencana secara mandiri.
Pemerintah daerah kekurangan anggaran, fasilitas kesehatan tidak berfungsi optimal akibat listrik padam, dan BBM sulit ditemukan.
Selain itu, jaringan komunikasi terputus di sejumlah wilayah menghambat laporan situasi lapangan.
Kondisi ini, menurut Irmawan, memerlukan respons lebih cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat.
“Bantuan dari Malaysia justru sudah tiba lebih dulu di beberapa titik. Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas menangani bencana besar seperti ini,” kata Irmawan.
DPR RI terus berkoordinasi dengan struktur partai untuk memetakan titik-titik pengungsian.
Namun, sejumlah wilayah seperti Bireuen dan Aceh Tamiang masih belum bisa dihubungi karena jaringan komunikasi lumpuh.
“Lokasi pengungsian yang mudah dijangkau relatif sudah mendapat bantuan. Tetapi wilayah terisolasi benar-benar membutuhkan prioritas utama,” tegasnya. (HS-08)
