HALO SALATIGA – Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Salatiga, berkomitmen menata kawasan permukiman kumuh Ngronggo secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Salatiga, dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT), belum lama ini di Ruang Kalitaman Lantai 2 Gedung Setda Kota Salatiga.
Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Program DAK Tematik PPKT, Kepala Bappeda, para pimpinan perangkat daerah terkait, Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga, fasilitator lapangan, serta tamu undangan.
“Kami bersyukur bahwa progres di lapangan berjalan sesuai tahapan perencanaan, tentu dengan dukungan berbagai pihak. Melalui kerja kolaboratif ini, kami berharap seluruh kawasan Ngronggo dapat selesai dan terbebas dari kategori kumuh pada akhir Desember 2025,” kata dia, seperti dirilis salatiga.go.id.
Harapannya, kawasan ini tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga menjadi pilot project penataan kawasan kumuh secara tematik dan terpadu bagi wilayah lain di Kota Salatiga.
“Karena itu, masukan dari Bapak/Ibu sangat kami butuhkan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal,” kata dia.
Kepala Bappeda Kota Salatiga, Siswo Hartanto melaporkan bahwa pembangunan fisik dan pengembangan kapasitas masyarakat terus berjalan sebagai bagian dari peningkatan kualitas kawasan.
“Program PPKT DAK Tematik Kota Salatiga, mengusung tema Ngronggo Edupark,” kata dia.
Segmen pertama telah dilaksanakan pada 2024 di RT 01, RT 02, dan RT 03/RW 04 Ngronggo, Kumpulrejo, dengan penerima manfaat 147 keluarga, serta penerima sertifikat 229 bidang.
Tahun 2025 ini dilanjutkan dengan segmen kedua di RT 04 dan RT 05/RW 04, dengan 128 keluarga penerima manfaat dan 126 bidang penerima sertifikat.
Sementara itu, Ketua Tim Monev Program DAK Tematik PPKT, Ira Lubis, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Kota Salatiga dalam merencanakan dan melaksanakan program secara komprehensif.
Kota Salatiga menjadi satu dari 32 daerah, yang mampu menunjukkan kesiapan dalam program PPKT.
Penanganan kawasan kumuh harus memperhatikan enam komponen, yakni infrastruktur dasar, sosial ekonomi, rencana tata ruang, pembiayaan perumahan, lahan, dan penyediaan perumahan.
Menurut dia, dari hasil pengamatan, integrasi ini terlihat jelas di lapangan, baik dari aspek fisik maupun nonfisik.
“Saya juga mendapatkan insight baru dari diskusi bersama Kepala Bappeda dan belajar dari Bapak Wali Kota, mengenai pentingnya ekonomi inklusif sebagai bagian dari penguatan sosial ekonomi,” kata dia.
Dia berharap Kota Salatiga dapat melanjutkan langkahnya menuju best practice dan menjadi knowledge hub.
“Saat ini kami sedang membuka peluang dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki kesiapan program, yang nantinya akan dikaji bersama lintas kementrian,” kata dia.
Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi ini, Pemerintah Kota Salatiga menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan kawasan kumuh berjalan tepat sasaran, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Hasil Mo diharapkan tidak hanya memperkuat pelaksanaan program PPKT pada tahun berjalan, tetapi juga menjadi landasan bagi Kota Salatiga untuk terus berkembang sebagai model penataan permukiman kumuh terpadu yang dapat direplikasi di daerah lain. (HS-08)
