HALO SEMARANG – Kementerian Pariwisata (Kemenpar), secara resmi meluncurkan platform layanan informasi terpadu “Halo Wonderful”, untuk menampung pengaduan dari masyarakat.
“Halo Wonderful” juga merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.
“Keterbukaan ini adalah pilar penting bagi negara demokratis, mendorong transparasi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah,” kata Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Menteri Widiyanti mengatakan platform “Halo Wonderful”, melayani permintaan informasi, pengaduan, penyampaian aspirasi, hingga konsultasi dari masyarakat maupun stakeholder pariwisata, yakni akademisi, industri, pemerintahan, komunitas, hingga media.
Layanan “Halo Wonderful” hadir melalui sejumlah saluran komunikasi mulai dari Whatsapp, call center, e-mail, aplikasi, media sosial, hingga front desk di Kantor Kementerian Pariwisata.
“Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dengan lebih mudah, transparan, dan inklusif,” kata dia, seperti dirilis kemenpar.go.id.
Peluncuran “Halo Wonderful” ini, kata Widiyanti, sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebagaimana yang diamanatkan pasal 28F UUD 1945.
“Halo Wonderful hadir memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pariwisata sebagai pintu utama informasi pariwisata, dengan didukung teknologi dan saluran layanan yang lebih dekat dengan publik,” ujar Widiyanti.
Menteri Widiyanti juga mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan platform “Halo Wonderful”, serta memberikan saran dan kritik yang membangun demi mewujudkan pelayanan prima dalam mengembangkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, serta berdaya saing.
“Kami berharap, ‘Halo Wonderful’ dapat menjadi sarana bagi Kementerian Pariwisata dalam menyediakan informasi bagi masyarakat. Sekaligus mendukung terciptanya keterbukaan informasi publik,” tutur Widiyanti. (HS-08)
