HALO SUKOHARJO – Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 menjelang pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Tengah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Widodo, mengatakan pihaknya tengah menyusun sejumlah laporan penting, termasuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
“Semua perangkat daerah harus konsisten memberikan data yang valid dalam penyusunan laporan,” kata Widodo, saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Sukoharjo, Jumat (17/1/2025).
Menurutnya, laporan-laporan tersebut akan menjadi bahan evaluasi tim dari tingkat Provinsi dan Pusat untuk mengukur kinerja pelayanan publik Pemkab Sukoharjo.
Untuk diketahui, Pemkab Sukoharjo telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2015.
Prestasi ini diharapkan dapat dipertahankan melalui persiapan dokumen yang lengkap dan akurat.
Terkait pelaksanaan APBD 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah diserahkan secara simbolis kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tahun 2025 menjadi tahun terakhir pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“OPD harus mempedomani target pencapaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD masing-masing,” tegas Widodo, seperti dirilis portal.sukoharjokab.go.id.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda juga mengingatkan seluruh ASN untuk menerapkan core value Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Berakhlak) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kabupaten Sukoharjo akan segera menyambut kepemimpinan baru di bawah Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Etik Suryani dan Eko Sapto Putro, yang akan dilantik pada Februari 2025 mendatang. (HS-08)
