HALO PEKALONGAN – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Kota Pekalongan, berupaya mengembangkan sektor budi daya perikanan, sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat.
Hal itu didukung dengan adanya lahan tambak aktif seluas kurang lebih 232 hektare, yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih optimal, ketika tidak terjadi banjir.
Kepala DKP Kota Pekalongan, Sugiyo, seperti dirilis pekalongankota.go.id mengatakan bahwa untuk mendukung hal ini, pada 2025, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi tambak Pantura.
Dari total lahan yang ada, Kota Pekalongan telah mengajukan revitalisasi seluas 83 hektare yang akan dikelola menjadi tambak intensif budi daya ikan nila salin.
Budi daya ikan nila salin ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, tetapi juga diproyeksikan sebagai komoditas ekspor unggulan.
Saat ini, sektor budi daya perikanan di Kota Pekalongan didominasi oleh udang vaname dengan metode budidayanya masih bersifat tradisional.
Beberapa petambak telah beralih ke metode semi-intensif dengan penggunaan plastik, kincir, serta pemberian pakan teratur.
Bahkan, ada yang menerapkan teknologi super intensif seperti sistem eFishery, yang memungkinkan pemberian pakan berbasis teknologi informasi (IT).
Hal ini telah menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan media tambak bundar, di Kota Pekalongan yang sudah menerapkan metode tersebut salah satunya di daerah Slamaran.
“Kami berharap dengan surutnya banjir rob ini, masyarakat bisa kembali memanfaatkan tambak sebagai sumber penghidupan. Kami siap memberikan pembinaan dan bimbingan agar para petambak dapat menjadi lebih sukses,” ujarnya.
Revitalisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik melalui peningkatan hasil panen maupun pembukaan peluang ekspor baru.
Dengan demikian, sektor perikanan di Kota Pekalongan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk memajukan sektor perikanan, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (HS-08)
