HALO SEMARANG – Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat penegakan demokrasi.
Demokrasi yang merupakan salah satu hasil dari perjalanan reformasi di Indonesia selama 26 tahun ini, telah mempengaruhi seluruh hajat hidup manusia.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, terkait pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Maka dari itu dia mendukung upaya transformasi kebijakan politik di Indonesia, demi memperkuat penegakan demokrasi.
Baginya, transformasi kebijakan politik juga dinilai menjadi fondasi untuk pembangunan nasional yang adil dan makmur, karena akan mempercepat proses pembangunan, penegakan hukum, dan pengurangan kemiskinan.
“Transformasi politik di berbagai bidang harus terus dilakukan, tidak boleh berhenti termasuk di bidang politik. Saya percaya demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar,” tutur Doli, seperti dirilis dpr.go.id.
Upaya transformasi kebijakan politik, menurutnya, turut harus beriringan dengan usaha modernisasi birokrasi. Hal ini harus dilakukan guna memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik.
Sempurnakan UU Politik
Politisi Fraksi Golkar itu menyampaikan DPR RI telah melakukan penyempurnaan undang-undang politik.
Beberapa undang-undang tersebut di antaranya UU Pemilu, UU Partai Politik, dan sejummlah UU terkait kelembagaan negara.
“Reformasi sistem UU Pemilu, penguatan partai politik, dan kelembagaan negara, seperti DPR dan DPRD, sangat penting,” ujar Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024 ini.
Ia menambahkan, terkait dengan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah dan desa serta hubungan keuangan pusat dan daerah harus dievaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi ini, sebutnya, menjadi langkah yang efisien dan responsif yang selaras dengan aspirasi rakyat Indonesia.
Potensi Amandemen Kelima
Memiliki semangat untuk memperbaiki sistem negara, dirinya terbuka dengan peluang untuk amandemen UUD 1945.
Ia menjelaskan, setelah amandemen keempat tahun 2002, bangsa Indonesia perlu mulai membahas amandemen kelima.
Doli percaya amandemen kelima ini memberikan arah baru bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang, serta memastikan sistem politik yang stabil dan inklusif.
Maka dari itu, ia berpendapat adanya diskusi amandemen kelima menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan di Indonesia.
“Amandemen kelima perlu didiskusikan kembali untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, politik, dan pemerintahan,” ucapnya.
Keberlanjutan dan Pembaharuan
Dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pimpinan tertinggi bangsa Indonesia, Doli berharap momentum ini bisa memberikan sentuhan baru yang lebih segar untuk mengatasi persoalan bangsa.
Ia pun optimistis Indonesia melangkah lebih maju menuju masa depan yang cerah. Menjadi anggota dewan, ia memahami harus aktif memerankan tugas dan fungsi kedewanan.
Sebab itu, ia berkomitmen untuk mendorong agar pemerintahan baru ini fokus bekerja melaksanakan agenda – agenda prioritas.
Di sisi lain, Doli juga mengingatkan agar seluruh elemen bangsa bersatu membangun negara, baik kalangan eksekutif, legislatif, dan masyarakat luas.
“Tantangan Indonesia akan semakin kompleks, namun dengan pondasi yang kuat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan rakyat, Indonesia diharapkan dapat terus maju dan mencapai cita-citanya sebagai negara yang adil dan makmur,” kata legislator Daerah Pemilihan Sumatera Utara III itu. (HS-08)
