HALO SEMARANG – Tenaga Ahli Bidang Sosial dan Budaya Ibu Kota Nusantara (IKN), Andresius Namsi, mengajak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan mensyukuri kondisi saat ini, di mana roda pembangunan berjalan baik.
Terlebih, Kalimantan terpilih menjadi pusat pemerintahan RI untuk menuju Indonesia yang modern dan negara maju.
Tak dipungkirinya, 2024 adalah tahun yang krusial bagi bangsa Indonesia. Sebab, adanya pemilu serentak yang saat ini telah dipilih presiden dan wakil presiden untuk dilantik pada Oktober 2024.
“Pertama-tama, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Perayaan HUT-RI ke-79 Tahun 2024 ini. Kita bersyukur 2024 bangsa Indonesia melewati Pemilihan Presiden periode 2024-2029 dengan baik. Sehingga roda pembangunan bangsa tetap dapat berjalan dengan baik, tanpa gangguan yang berarti,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) itu, Sabtu (10/8/24).
Lebih lanjut ia memandang, masyarakat Kalimantan diharapkan memiliki semangat, jiwa juang, serta peningkatan SDM yang harus dipersiapkan sebagi syarat menjadi negara Indonesia modern dan maju.
“Peningkatan kualitas SDM yang saya maksudkan di sini, bukan sekedar kualitas keahliannya, melainkan kualitas karakter manusia Indonesia modern sebagai syarat menjadi negara Indonesia yang modern dan maju perlu dipersiapkan kualitasnya,” ungkapnya.
Perubahan lokasi pusat pemerintahan RI ini pun dipandangnya akan merubah wajah dan landscape pusat aktifitas pemerintahan Indonesia.
Semua ini diperlukan sebagai syarat untuk Indonesia menjadi negara maju di mana kualitas, efektifitas dan efisiensi pusat pemerintahan diperlukan sebagai faktor yang utama.
Ia pun mengingatkan bahwa HUT-RI ke-79 Tahun 2024 merupakan Peringatan Kemerdekaan RI yang mengharukan bagi bangsa Indonesia. Apalagi, tahun ini menjadi keistimewaan karena diselenggarakan di IKN.
“IKN ini adalah hasil karya anak-anak bangsa sendiri setelah 79 Tahun Indonesia merdeka. Kita semua perlu menghadapi kondisi yang saya sebut Re-Posisi dan Transformasi Peradaban,” kata dia.
Biaya Besar
Sementara itu anggota Komisi II DPR RI, menyoroti tingginya anggaran negara untuk membiayai kebutuhan operasional saat upacara HUT ke-70 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Pemerintah diminta memberi penjelasan, apalagi muncul informasi ada banyak kendaraan yang disewa untuk menunjang pelaksanaan momen 17 Agustusan di IKN.
“Bukankah ini pemborosan anggaran? Padahal, masih banyak rakyat yang dihantui kondisi ekonomi yang berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari saja sangat susah,” kata Guspardi Gaus, seperti dirilis dpr.go.id.
Guspardi menegaskan Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia, saat mengambil keputusan.
Hal itu agar jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah mengesampingkan kepentingan masyarakat hanya untuk memenuhi ego penguasa semata.
“Jangan sampai masyarakat menilai Pemerintah terkesan tidak peka dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang sulit, karena dikabarkan Pemerintah telah menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah, untuk tamu dalam perayaan HUT ke-79 RI di IKN,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.
Diinformasikan, Pemerintah disebut akan menyewa mobil Alphard seharga Rp 25 juta per unit untuk mobilisasi para tamu undangan dari dan ke IKN utamanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Kabar yang disampaikan pihak rental, Pemerintah menyewa hingga 1.000 unit mobil Alphard, meski ada juga informasi yang menyebut Pemerintah menyewa 100 mobil Alphard untuk tamu negara dan tamu VVIP.
“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?”
Guspardi menilai, Pemerintah seharusnya bisa lebih bijaksana mempertimbangkan cost yang membengkak untuk penyelenggaraan peringatan HUT RI di IKN. Mengingat fasilitas di IKN belum lengkap sehingga ada banyak kebutuhan tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaannya.
“Sebenarnya miris ya. Apakah sewa mobil mewah lebih penting dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur?” tutur Guspardi.
Guspardi juga menyinggung soal harga hotel dan sewa mobil yang melonjak naik jelang peringatan HUT RI di IKN.
Menurutnya, hal itu akan mengundang kecemburuan sosial di tengah keadaan ekonomi yang seperti disampaikan Presiden Jokowi, sedang tidak baik-baik saja. “Ini sesuatu yang tidak kondusif,” ungkap Guspardi.
Pihak pengusaha rental sempat mengatakan lonjakan harga sewa terjadi akibat jumlah mobil yang disewa diklaim lebih kurang mencapai 1.000 unit.
Bahkan harga sewa mobil Alphard dari biasanya Rp 7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp 25 juta per hari.
Karena jumlah sebanyak itu tak tak semua bisa dipenuhi oleh asosiasi rental kendaraan Kalimantan Timur, maka kebutuhan mobil didatangkan dari luar daerah, termasuk dari Jakarta, sejumlah daerah di Pulau Jawa, hingga Sulawesi untuk memenuhi permintaan.
Akibatnya, harga sewa rental mobil di Kaltim melonjak tinggi karena ada biaya untuk mendatangkan kendaraan dari daerah lain. Guspardi menyebut, Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kondisi.
“Mestinya Pemerintah tidak menerima tawaran begitu saja yang digunakan hanya untuk acara seremonial,” kata Legislator asal Sumatera Barat tersebut.
Wajar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu pembengkakan anggaran untuk membiayai peringatan HUT Ke-79 RI di IKN Nusantara.
Menurut Presiden, anggaran yang digunakan tidak terlalu besar, karena diadakan di dua tempat.
“Dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi, sehingga menjadi di dua tempat,” ujar Presiden di Jakarta, Jumat (9/8/2024).
Sebelumnya, banyak kalangan menyebut pemerintah menghamburkan uang untuk upacara 17 Agustus. Berbagai kritik ditujukan ke pemerintah karena menghabiskan biaya hanya untuk upacara.
Kepala Negara menjelaskan, besaran anggaran yang digunakan tidak terlalu signifikan. Menurutnya, anggaran tersebut masih wajar dan juga sudah diatur Kementerian Sekretariat Negara.
“Kan bukan lompatan yang (tinggi). Saya kira anggaran biasa, wajar, dan anggarannya juga ada di Kementerian Sekretariat Negara,” kata Presiden. (HS-08)
