HALO SEMARANG – Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, mengingatkan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), memasuki tahun anggaran 2024 ini, Pemkab Semarang memprioritaskan untuk mempercepat penanganan stunting.
Hal itu ditegaskan Bupati saat menyaksikan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan APBD 2024 oleh lima OPD, di aula Kantor DPU Jl Ki Sarino Mangunpranoto, Ungaran, Rabu (3/1/2024).
Penandatanganan pakta integritas, dilakukan oleh para pejabat struktrural dan fungsional di DPU, Satpol PP dan Damkar, BPBD, DP3AKB, DPMPTSP dan BKPSDM.
Ikut menyaksikan para kepala Dinas, Badan dan Satuan. Sebelumnya, Bupati juga menyaksikan penandatanganan pakta integritas pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas Kominfo dan Badan Kesbangpol. Kegiatan dipimpin oleh Sekda Djarot Supriyoto.
Bupati Semarang H Ngesti Nugraha, seperti dirilis semarangkab.go.id, juga mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM), mutlak menjadi prioritas di samping pengerjaan berbagai program kegiatan fisik termasuk infrastruktur jalan. Keduanya harus laksanakan di triwulan awal tahun.
Dengan SDM yang baik, laju peningkatan kesejahteraan warga juga dapat berjalan baik.
Upaya pembangunan yang dilakukan sejak awal tahun ini, juga agar tidak menjadi beban anggaran yang memberatkan pada akhir tahun.
Bupati menambahkan Pemkab Semarang serius menekan potensi angka kasus tengkes (stunting).
Tujuannya menciptakan mutu SDM unggul di masa mendatang. Dikatakan perkembangan penanganan kasus stunting di tahun 2023 sangat memuaskan.
Kabupaten Semarang menduduki peringkat kedua jumlah kasus terendah di Jawa Tengah dari sebelumnya di posisi ke tiga.
Diharapkan angka stunting akan terus dapat ditekan pada tahun ini.
“Peran dan fungsi posyandu agar terus ditingkatkan mutunya agar tak muncul kasus stunting baru,” tegasnya.
Data di Badan Keuangan Daerah (BKUD), pagu belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) mencapai Rp 15,364 miliar.
Sedangkan pagu belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp 266,099 miliar. Sementara Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengantongi pagu belanja Rp180,996 miliar.
DPMPTSP mempunyai pagu belanja Rp5,643 miliar dan BKPSDM Rp8,222 miliar. Dua instansi “penolong” yakni BPBD memiliki pagu belanja Rp5,053 miliar serta Satpol PP dan Damkar Rp 23,537 miliar. “Saya minta jajaran di keduanya untuk bersiaga penuh mengantisipasi potensi bencana alam di tahun ini,” pungkasnya. (HS-08)
