HALO SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi beberapa daerah, yang telah mencatat posisi terendah angka inflasi, berdasarkan data-data yang masuk ke Kemendagri.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, secara luring dan daring, di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Senin (28/8/2023).
Lebih lanjut Mendagri dalam pengantarnya menjelaskan bahwa beberapa waktu ke depan, akan banyak provinsi, kabupaten, dan kota yang dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala daerah.
Para penjabat itu, menurut dia juga harus berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan inflasi.
“Jangan sampai inflasinya tiga kali berturut-turut, nilai inflasinya tidak terkendali di atas nasional,” tegas Mendagri, seperti dirilis jepara.go.id.
Sementara itu Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, yang juga hadir, menyoal tentang langkah yang bisa dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
Menurutnya penting diupayakan agar Indonesia tetap aman, damai, dan rakyatnya sejahtera.
Adapun untuk mewujudkan hal itu, tergantung pada koordinasi bersama berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah.
“Persoalan kenapa naik, bukan pada masalah ketersediaan komoditas, tetapi pada masalah distribusi dan sistem logistik. Tapi di Kementerian Pertanian, sudah ada pemetaan daerah mana yang merah, kuning, hijau,” kata Mentan.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, secara rinci menyampailan perkembangan terkini komoditas pangan strategis.
Yang perlu menjadi catatan yaitu komoditas pemberi andil utama sampai minggu keempat bulan Agustus yakni cabai rawit, cabai merah, dan beras.
Catatan BPS, kenaikan cabai rawit ini secara bertahap dan berdampak pada adanya disparitas harga yang tinggi, antara di barat dan timur Indonesia, disebabkan musim kemarau.
Sedangkan untuk beras, ada kecenderungan di akhir tahun harganya tinggi dibanding bulan-bulan lain di tahun itu.
Sedangkan komoditas penyumbang penurunan IPH antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.
“Ada 10 kabupaten / kota yang mengalami indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi tetapi catatan kami lebih rendah daripada IPH minggu lalu yakni di NTT Sumba Tengah sebesar 2,31% dan ini yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya,” jelas Widyasanti.
Untuk diketahui, rapat tersebut diikuti pula oleh pemerintah daerah, melalui media konferensi elektronik, termasuk Pemerintah Kabupaten Jepara.
Hadir di Pemkab Jepara untuk menghadiri rapat secara daring, Sekda Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jepara Hery Yuliyanto, dan Siti Nurjanah selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara, beserta perwakilan dinas terkait.
Dalam rapat tersebut, turut disampaikan materi dari beberapa narasumber antara lain Bulog Epi Suandari, Dr. Andriko Noto Susanto selaku Deputi Bidang Keanekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bambang Wisnu Broto Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Wakil Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Helfi Assegaf, Sekretaris JAM Datun Raden Febrytrianto, dan Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto perwakilan Panglima TNI (HS-08)
