Yoyok Sukawi Dorong Pemerintah Beri Akses Klub Sepak Bola untuk Kelola Fasilitas Olahraga

Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi.

 

HALO SEMARANG – Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi mendorong pemerintah untuk memberikan akses kepada klub atau komunitas olahraga untuk mengelola aset fasilitas olahraga milik negara.

Hal ini diusulkan oleh Yoyok Sukawi dalam Rapat Dengar Pendapat tentang Rancangan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) di Gedung Nusantara, Jakarta dan secara virtual pada Kamis (24/09/20) kemarin.

Pada rapat tersebut, hadir anggota Komisi X DPR RI, Pimpinan Indonesia Off Road Federations (IOFI) beserta jajarannya, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Akhmad Hadian Lukita beserta jajarannya, serta Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda beserta jajarannya.

Menurut Yoyok Sukawi, pendapatnya sebagai anggota Komisi X DPR RI hampir sama dengan pendapat yang disampaikan oleh Azrul Ananda selaku orang nomor satu di klub berjuluk Bajul Ijo.

Mereka ingin pemerintah tidak mempersulit dunia olahraga dalam melaksanakan kegiatan di Tanah Air.

“Saya mengusulkan supaya RUU SKN mengatur kebijakan serta memberi payung hukum untuk pengelolaan aset pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seperti sirkuit motor, sirkuit offroad, sirkuit balap mobil, stadion, arena latihan, sport centre supaya pengelolaanya diserahkan kepada user. Karena pemerintah justru akan mendapat keuntungan jika aset tersebut dikelola profesional,” ujar Yoyok Sukawi, Jumat (25/09/20).

Legislator asal Partai Demokrat ini juga menambahkan, apabila pemerintah memberi akses kepada user, klub, atau komunitas olahraga dalam mengelola aset pemerintah, akan memberi beberapa dampak positif untuk pemerintah maupun klub olahraga itu sendiri.

“Keuntungannya banyak. Pemerintah mendapat pendapatan itu pasti, dan tidak terbebani biaya perawatan yang cukup besar. Kemudian aset-aset tersebut akan berkembang secara otomatis sesuai peruntukan bisnis tanpa membebani APBN atau APBD,” tandas pria asal Dapil I Jawa Tengah itu.

Yoyok Sukawi lantas mencotohkan, bahwa klub PSIS yang dia kelola di Semarang juga telah mengelola aset pemerintah dengan sistem kerja yang profesional.

Dia pun optimistis apabila pemerintah pusat memiliki payung hukum melalui RUU SKN tentang pengelolaan aset pemerintah untuk klub, maka fasilitas olahraga di Indonesia akan semakin berkembang ke arah yang lebih modern.

“Sebagai contoh di Semarang, PSIS telah mengelola Stadion Citarum dengan sistem kerja profesional. Itu cukup menguntungkan kedua belah pihak, antara pihak klub mau pun Pemerintah Kota Semarang itu sendiri,” pungkasnya.(HS)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.