in

Wonogiri Pengelola Dana Desa Terbaik

Penyerahan penghargaan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, kepada Pemkab Wonogiri, sebagai Pemda terbaik dalam Pengelolaan Dana Desa. (Foto : Jatengprov.go.id)

 

HALO WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri, meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah terbaik pertama, dalam kinerja Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kamis (26/11).

Wonogiri mendapat nilai tertinggi dari 29 kabupaten di Jawa Tengah. Tertinggi kedua Kabupaten Grobogan, dan ketiga Kendal. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mendorong dan meningkatkan pengelolaan dana desa.

Penyerahan penghargaan dilakukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kakanwil, Sulaimansyah, disaksikan Gubernur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo. Penghargaan diterima Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Wonogiri, Stefanus Pranowo.

“Indikator penilaiannya antara lain mencakup persentase penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penyerapan Dana Desa (DD) dari Rekening Kas Desa (RKD), kecepatan dan ketepatan penyaluran sesuai batas ketentuan. Juga persentase penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan penyaluran dana desa sampai tahap kedua,” jelas Stefanus Pranowo, seperti dirilis Jatengprov.go.id, Jumat (27/11).

Selain memenuhi indikator tersebut, Pemkab Wonogiri telah melakukan inovasi terkait pengelolaan dana desa. Yakni dengan mengkolaborasikan pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan perempuan dan pemuda.

Hal ini juga mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) melalui dana desa.

“Kolaborasi yang sudah berjalan dua tahun terakhir ini dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Dana Desa di Kabupaten Wonogiri hingga tahap ketiga telah tersalurkan sebesar Rp224.649.959.500 di 251 desa. Adapun pemanfaatannya, telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mekanisme yang ada. Demikian pula penyerapan dana desa telah mulai dilaporkan melalui aplikasi Kementerian Keuangan,” terangnya.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah meminta seluruh Kabupaten untuk segera menyelesaikan rekonsiliasi dan perekaman BLT pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara SPAN. (HS-08)

Share This

KPU Siapkan Skenario Pemungutan Suara untuk Pengungsi Merapi

Wartawan Halosemarang.id Meraih Nilai Tertinggi di UKW PWI Jawa Tengah