HALO SEMARANG – Pemkot diminta melakukan evaluasi terhadap tata ruang dan wilayah, khususnya di Kecamatan Tembalang dan Banyumanik. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda sejumlah perumahan di Kecamatan Tembalang, seperti Dinar Mas, Emerald dan lain sebagainya. Banjir yang melanda disebabkan oleh debit air yang tinggi dari perbukitan di Tembalang dan Banyumanik.
Demikian disampaikan oleh wakil ketua DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono usai menggelar rapat kerja dengan perwakilan warga. Selain dari perumahan tersebut, nampak hadir sejumlah warga dari berbagai kelurahan seperti Meteseh Kecamatan Tembalang, Kelurahan Gemah, Palebon, Kalicari, Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan.
Menurut Agung BM, dampak banjir beberapa waktu lalu cukup parah.
“Tidak hanya air saja, banjir bandang juga membawa matererial seperti lumpur dan batu. Ini kemungkinan diakibatkan penataan wilayah di Kecamatan Tembalang yang buruk,” katanya.
Pihaknya juga mengevaluasi langkah-langkah darurat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau DPU.
Hal ini dilakukan karena banyak tanggul darurat yang telah dibangun oleh DPU, beberapa di antaranya juga mengalami kerusakan. Bahkan ada yang ambrol sehingga rawan jebol saat debit air dari Sigarbencah dan sekitarnya tinggi. Apalagi saat ini musim hujan masih berlangsung sehingga potensi banjir bisa saja terjadi lagi.
“Dari hasil evaluasi ini kami berharap pemkot dalam menangani banjir tidak lagi parsial namun harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.
Dalam rapat di ruang serbaguna gedung DPRD Kota Semarang, Selasa (19/2/2019) juga mengundang komunitas dan masyarakat peduli banjir. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Perda No 7 Tahun 2014.
“Sesuai dengan Perda No 7/2014 masyarakat memang harus aktif dalam menangani banjir bersama-sama pemerintah. Perlu dikaji lagi apakah ada perubahan tata ruang atau tidak,” katanya.
Sementara itu Moch Slamet salah satu perwakilan warga mengaku senang dengan pelibatan publik dalam upaya mengatasi banjir. Selama ini masyarakat hanya menjadi korban, sementara solusi untuk mengatasi banjir lebih banyak dari pemerintah.
“Sebenarnya warga juga ingin menyampaikan berbagai pemikiran,” katanya.
Selama ini hanya melalui forum Musrenbang, namun seperti kurang fokus karena persoalan yang dibahas dalam forum tersebut juga banyak. “Melalui pertemuan dengan dewan ini diharapkan bisa lebih focus dalam mengatasi persoalan banjir,” tandasnya.(HS)
