Wapres Ma’ruf Amin Nilai Perdagangan Gunakan Dinar dan Dirham di Depok Menyimpang

Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Foto: BPMI SETWAPRES)

 

HALO SEMARANG – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, menilai upaya Bareskrim Polri menindak perdagangan yang menggunakan Dinar dan Dirham di Pasar Muamalah Depok, Jawa Barat merupakan bagian dari upaya penegakan hukum.

Menurut dia, Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaannya dalam setiap transaksi di Indonesia, juga akan membantu stabilitas Rupiah. Pemerintah pun mengeluarkan peraturan untuk mencapai kedaulatan Rupiah.

Munculnya Pasar Muamalah yang menggunakan koin Dinar dan Dirham untuk transaksi jual beli di kawasan Depok, Jawa Barat, menjadi viral, karena transaksi tersebut dianggap melanggar hukum, karena bertentangan dengan aturan sistem keuangan di Indonesia.

- Advertisement -

“Ya saya kira transaksi Pasar Muamalah yang menggunakan Dinar-Dirham itu memang menyimpang dari aturan sistem keuangan kita,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, dikutip dari laman wapresri.go.id.

Terkait adanya penangkapan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri terhadap orang yang melanggar, Wapres menilai hal itu merupakan upaya penegakan hukum atas pelanggaran aturan transaksi keuangan yang berlaku di Indonesia.

“Sistem keuangan kita sudah mengatur, bahwa alat kita itu adalah transaksi kita menggunakan uang Rupiah,” tegasnya.

Menurut Wapres, penegakan hukum atas kasus ini penting, untuk menjaga agar tidak terjadi kekacauan di dalam sistem ekonomi dan keuangan nasional.

“Sistem negara kita kan ada aturannya, bagaimana transaksi itu diatur, ada ketentuannya tentang masalah keuangan, masalah ekonomi,” paparnya.

Lebih jauh Wapres mengingatkan bahwa dalam menegakkan pasar berbasis syariah, atau memberdayakan ekonomi umat, tetap harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dia memberi contoh perbankan syariah di Indonesia, yang memiliki payung hukum berupa undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

“Ketika ada di luar itu, tentu akan merusak ekosistem ekonomi dan keuangan nasional kita,” kata dia. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.