in

Wapres Dorong Percepatan Penyaluran Bansos di Jateng, Ganjar Siap Tancap Gas

Wapres saat memimpin Rakor Penanganan Pandemi Covid-19 bersama Satgas Daerah dan Forkopimda Jateng, Jumat (24/07/2021) melalui konferensi video. (Foto: Setkab.go.id)

 

HALO SEMARANG – Wakil Presiden RI (Wapres RI) Ma’ruf Amin, meminta agar ada percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), untuk masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Jawa Tengah. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan siap melakukan tancap gas, sesuai jadwal dari Pemerintah Pusat.

Permintaan untuk mempercepat penyaluran bansos itu, disampaikan  Wakil Presiden RI (Wapres RI) Ma’ruf Amin, ketika memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), melalui konferensi video, Jumat (23/07).

Dalam pertemuan tersebut Wapres RI menekankan mengenai upaya percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

“Di dalam masa PPKM Level 4, di mana masyarakat diminta untuk tinggal di rumah, maka penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19,” kata Wapres, seperti dirilis laman resmi Sekretariat Kabinet.

Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jawa Tengah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya.

“Di Jawa Tengah penyaluran PKH dari target 548.166 keluarga itu penerima manfaat atau KPM baru mencapai 359.057 artinya baru 65,4 persen, untuk program Kartu Sembako dari target 3,8 juta baru 2,96 juta berarti 76 persen. Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” kata Wapres.

Wapres juga mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari Dana Desa, bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sendiri, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro.

Terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19, Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan perhatian dan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum, agar dapat merealisasikan anggaran secara optimal.

“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya, termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP dan juga termasuk Pak Jaksa Agung, akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” tandasnya.

Dalam arahannya, Wapres juga menekankan untuk fokus pada Bed Occupancy Rate (BOR), ketersediaan obat, dan oksigen.

“Hal yang sangat strategis menurut saya, kemudian terkait treatment, saya juga ingin fokus pada BOR dan kesediaan obat, kemudian ketersediaan oksigen,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Jateng melaporkan berdasarkan data per 22 Juli 2021, pukul 16.00 WIB, pasien Covid-19 yang dirawat di wilayahnya adalah sebanyak 32.827 orang.

Sementara, BOR per 23 Juli 2021 adalah sebesar 73,52 persen. “Jumlah tempat tidur 8.629, tempat tidur yang terpakai 6.344,” imbuhnya.

Terkait obat-obatan, Ganjar menyampaikan ketersediaan masih tercukupi kecuali untuk obat-obat khusus. Sementara untuk oksigen, dia mengungkapkan bantuan oxygen concentrator dari pemerintah pusat sangat membantu.

Ganjar juga mendorong rumah sakit untuk membeli oxygen generator, sehingga tidak memakan waktu untuk menunggu distribusi oksigen dari tempat lain.

Sedangkan untuk penyaluran bansos, Gubernur Jateng memaparkan bahwa pihaknya telah memetakan realisasi bansos penanganan pandemi baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Dari APBN terdapat program Kartu Sembako, Bansos Tunai (BST), PKH, serta Bantuan Beras PKH & BST.

“Bantuan Beras dari Presiden, kuotanya ada, angkanya ada, anggarannya ada, realisasinya ada, lokasinya sudah ada. Jadi kalau dari pusat sudah ada jadwalnya, maka kita akan gas di bawah. Kalau yang dari APBD yang regular, sudah kita coba mulai salurkan Pak, bahkan bansos yang sudah kita siapkan sudah cukup tinggi di atas 50 persen, ada yang 81,2 persen, ada yang 77,6 persen,” paparnya.

Lebih jauh Ganjar memaparkan, untuk rencana percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi PPKM Level 4 di Jateng, yang bersumber dari APBD Tahun 2021, ada bantuan bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi.

Sedangkan untuk APBN Tahun 2021 terdapat bantuan bidang sosial yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial dan bantuan bidang ekonomi yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Menanggapi paparan dari Gubernur Jateng, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah oksigen, Jawa Tengah sebagai provinsi yang tidak memiliki pabrik oksigen akan ditambahkan oxygen concentrator serta untuk kebutuhan isotank akan segera dipenuhi.

“Nah untuk yang 1.000 ton lagi, kita akan minta semua pabrik-pabrik oksigen meningkatkan kapasitasnya,” tambah Menkes.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori yang mewakili Menteri Dalam Negeri berharap anggaran provinsi, kabupaten, dan kota untuk penanganan pandemi Covid-19 harus segera direalisasikan secara optimal untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

“Kepada provinsi dan kabupaten/kota bagi yang realisasi APBD masih rendah, harus segera membelanjakan APBD-nya,” ujar Hudori.

Mengenai permasalahan penerima bantuan sosial yang belum terdata yang dilontarkan oleh Gubernur Jateng, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menambahkan sebanyak 5,9 juta penerima bantuan sosial secara nasional.

“5,9 juta ini benar-benar usulan baru, jadi belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya, mudah-mudahan ini agar segera dapat tersalurkan,” ujar Luhur.

Rapat dilanjutkan dengan paparan dan laporan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dr Latifa Hesti Purwaningtyas.

Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam rapat ini di antaranya pelaksanaan PPKM Level 4 di Jawa Tengah, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment).

Selain Gubernur Jawa Tengah, tampak hadir secara virtual dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, serta jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.

Sementara Wapres antara lain didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito. (HS-08)

Share This

Bagikan Masker Gratis, Bhabinkamtibmas Balerejo : Manfaatkan Masker Ini Untuk Jaga Kesehatan

Porinti Bagikan Paket Sembako untuk Komunitas Terdampak Pandemi