Wali Kota Gibran Ingin Ada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo bertemu Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka di Ruang Rapat Pemkot. (Foto : Halo Surakarta)

 

HALO SURAKARTA – Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan menginisiasi Perpres, terkait Pendataan Keluarga dan penurunan angka stunting (tinggi anak di bawah standar).

Kota Surakarta dipilih menjadi daerah percontohan, karena angka stunting di kota ini termasuk terendah di Indonesia. Angka kematian ibu hamil juga rendah.

Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, saat dalam kunjungan kerja, Senin (8/3), bertemu Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka di Ruang Rapat Pemkot.

Hasto mengatakan di Surakarta sebanyak 153.109 keluarga akan didata. “Satu per satu, by name by adress akan terurai. Bersama BKKBN Pusat, Provinsi dan Kota Surakarta, kita akan launching Program Pendataan Keluarga pada 1 April 2021,” kata Hasto, seperti dirilis Surakarta.go.id.

Dalam Perpres itu juga akan diatur soal pendampingan dari tenaga kesehatan, khususnya bidan, sehingga bisa meminimalkan stunting. Unsur kader PKK juga disertakan dalam pendampingannya.

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Surakarta Purwanti mengatakan, Kota Surakarta sudah memiliki program untuk mengantisipasi kasus stunting dan fertility rate dengan program Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten)

“Kami andalkan Sultan Nikah Capingan untuk meredam sekaligus menurunkan angka stunting,” ucapnya.

Punya RS Khusus

Wali Kota Gibran menyambut baik kunjungan BKKBN Pusat dan mengharapkan dukungan dan pendampingan untuk pembinaan keluarga dan mengurangi angka stunting.

“Saya ingin punya rumah sakit dan puskesmas khusus untuk ibu dan anak. Perlu ada tempat yang fokus pada ibu hamil dan anak. Jangan disatukan dengan orang sakit atau yang lainnya,” kata Gibran.

Pendapatan dari rumah sakit khusus dan Puskesmas tersebut, nantinya bisa menjadi salah satu sumber PAD atau sumber anggaran Program Keluarga Berencana.

“Bekerja sama dengan Pak Hasto ( BKKBN Pusat ), kita tingkatkan pendataan KB dan Sosialisasi ke masyarakat,” imbuhnya.

Sementara, Hasto menyepakati dengan keinginan Wali Kota Gibran jika di kota atau daerah harus ada RS  dan atau Puskesmas khusus ibu hamil dan anak.

“Karena ibu hamil atau melahirkan itu bukan orang sakit,” ujarnya. Secara profit bisa jadi revenue ventre bukan profit centre,” tambahnya.

Perlu diketahui selama 2020, Kota Surakarta terkait data Keluarga Berencana sudah mengalami  kemajuan dan memenuhi target. Di antaranya, capaian KB yang sudah 66,21 % dan angka Fertility Rate 1,8 %, padahal pemerintah pusat baru menargetkan angka 2,1% pada 2021 ini.

“Ini sangat bagus. Bahkan mengalahkan target pusat yang 2,1 %. Tinggal mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya tahun ini. Jangan sampai putus, mulai dari genre (generasi remaja),” harap Gibran

“Supaya angka kepadatan penduduk di Surakarta bisa dikendalikan, masyarakat semakin sadar, bahwa dua anak lebih sehat dan lebih baik. Juga tentunya agar terbentuk keluarga yang berkualitas dan sejahtera,” tambahnya.

Menurut Gibran, Pemerintah Kota Surakarta tetap berkomitmen untuk menerapkan slogan yang dikenal dengan ’nguwongke uwong’ (memanusiakan manusia), yang dikemas dalam 3W, yakni waras (sehat), wasis (pinter) dan wareg (kenyang) dalam membangun KB. (HS-08)

Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.