in

Wakil Ketua DPRD Jateng Sosialisasikan Perda Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Wakil Ketua DPRD Jateng menjadi pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Perda No 1/2021 di Sukoharjo.(Foto : dprd.jatengprov.go.id)

 

HALO SUKOHARJO –  Wakil Ketua DPRD Jateng, Quatly Abdulkadir Alkatiri, berharap masyarakat banyak terlibat dalam mencegah dan memberantas narkoba. Dengan masuknya unsur masyarakat, akan mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.

Hal itu dikemukakannya, saat melakukan sosialisasi Perda No 1/2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di Sukoharjo, Minggu (6/3/2022).

Jawa Tengah, lanjut dia, menjadi daerah strategis dalam penyebaran narkoba. Hal itu karena secara geografis, wilayah ini merupakan perlintasan dari Jawa Barat ke Jawa Timur atau sebaliknya.

Karena itu diperlukan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, diperlukan kerja sama berbagai pihak.

“Tetap jalin komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat. Tindakan ini sebagai antisipasi dini, untuk menangkal narkoba, supaya tidak mengancam keberlangsungan generasi kita,” kata dia, seperti dirilis dprd.jatengprov.go.id.

Quatly juga menyatakan, tugas DPRD adalah mengawasi jalannya penegakan perda. Ia berjanji, jika pemerintah tidak menjalankan perda yang sudah diundangkan, maka dia akan menegur pemerintah.

“DPRD punya kewajiban mengawasi jalannya perda.  Karena itu perlu hidupkan upaya deteksi dini, antisipasi, pencegahan, pemberantasan, penanganan kelembagaan, sarpras, kerja sama, pembiayaan, sanksi. Forum-forum di tingkat RT, RW bisa digalakkan untuk dihidupkan,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sukoharjo, Moh Zambrodin, mengatakan di wilayahnya juga terdapat sentra produksi alkohol, yakni di Bekonang. Untuk mencegah penyalahgunaan, Pemkab juga telah melakukan pengaturan.

Pengaturan ini diperlukan, karena pintu masuk penyalahgunaan narkoba adalah minuman keras. Dia sepakat Perda Kabupaten Sukoharjo No 6/2017 harus ditegakkan. Baginya minuman keras harus diatur supaya tidak mudah beredar di masyarakat.

“Meskipun persentase alkohol di bawah 50 persen, pemerintah daerah harus mengatur. Jangan sampai minuman keras dijual bebas di masyarakat,” ucapnya. (HS-08)

Bupati Karanganyar Berharap Pemuda Muhammadiyah Jadi Kader Militan

Kodim 0715/Kendal dan Dinsos Bantu Korban Banjir Sojomerto