in

Wahid Foundation Gandeng Media dan Kesbangpol Jateng untuk Implementasikan Sekolah Damai

Suasana acara Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Wahid Foundation bertajuk "Sekolah Damai" bersama jurnalis dan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah di Kafe Posin Semarang, Rabu (19/10/2022).

HALO SEMARANG – Survei Wahid Foundation mengenai sosial keagamaan di sekolah menyebutkan bahwa 68 persen siswa rohis setuju dengan khilafah Islamiyah. Riset ini menjadi latar belakang kenapa Wahid Foundation bersama komunitas lain turut melakukan survei-survei di sekolah-sekolah SMA/SMK, usia yang masih rentan terhadap keyakinan keagamaan atau usia labil.

Ubbadul Adzkiya selaku peneliti dari Wahid Foundation mengatakan, Wahid Foundation membuat rekomendasi kebijakan strategi nasional untuk pencegahan intoleransi dan radikalisme.

“Salah satunya adalah upaya untuk menanggulangi terjadinya intoleransi dan kekerasan di sekolah. Sehingga sekolahan menjadi konsen agar nanti di perkuliahan atau sekolah lanjutannya sudah memiliki cara pandang yang jelas,” kata Kaprodi Hukum dan Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) itu dalam FGD bersama jurnalis dan perwakilan Kesbangpolinmas Jawa Tengah yang digelar di Posin & Bakery Caffe pada Rabu (19/10/2022).

Dalam diskusi bertema “Pentingnya Kebijakan Pencegahan Intoleransi dan kekerasan di Sekolah”, pria yang akrab disapa Ubed itu juga menyampaikan laporan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tahun 2018 yang menyusun perencanaan aksi nasional terhadap penanggulangan ektrimisme dan intoleransi. Dalam hal tersebut memuat program intervensi di sekolah.

“Jadi yang menjadi dasar dari sekolah damai itu adalah ini yang disusun oleh BNPT,” terangnya menjelaskan landasan program sekolah damai.

“Di tahun-tahun kemarin ketika kita melihat yel-yel anak TK atau ada pawai yang memakai pakaian bersenjata ala teroris, itu salah satu keprihatinan kita karena terus disuarakan dan dipolitisasi,” tandas Ubed.

Wahid Foundation melaporkan bahwa tahun 2018 program ini sudah ada di beberapa SMA/SMK seperti di Provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri yang sudah melakukan sekolah damai ini ada 5 sekolah yaitu SMAN 7, 10, 11, 13 Semarang dan SMAN 1 Cepiring Kendal. Sekolahan yang sudah menerapkan sekolah damai sejak tahun 2018 dan tiga sekolah yang akan menjalankan juga di antaranya, yaitu SMAN 12 Semarang, SMA N 5 Semarang dan SMA N 2 Kendal.

“Pada September kami melakukan kick off mengundang dari 70 SMA/SMK se-Jateng sebagai perwakilan dari semua sekolahan yang ada di Jawa Tengah untuk menjadi percontohan implementasi sekolah damai. Dari 35 kabupaten/kota diambil dua sekolah negeri favorit,” jelasnya.

Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 mendatang, Wahid Foundation akan melauncing sekolah damai bersama Gubernur Jawa Tengah dan Yenni Wahid. Wahid Foundation akan mengundang para kepala sekolah, guru agama Islam, guru BK, Rohis dan OSIS. Kegiatan akan dilaksanakan di Kota Solo secara hibryd.

“Kemarin kita sudah bertemu Pak Ganjar dan bersedia untuk hadir di Senin depan, mungkin ini adalah pertama kali yang hadir di Indonesia program yang mengimplementasikan sekolah damai,” tambahnya.

Dalam pelaksanaannya, Wahid Foundation akan membantu mengembangkan budaya damai melalui kebijakan dan praktik toleransi dengan melibatkan warga sekolah secara parsitipatif, kolaboratif dan kreatif. Pada dasarnya, tambah Ubed, sekolah damai ini bukan menambah kurikulum baru atau menambah mata pelajaran baru. Namun sekolah damai itu menerapkan budaya-budaya damai di sekolahan.

“Pilar sekolah damai yang pertama kebijakan, sekolah punya kebijakan untuk mengantisipasi intoleransi dan kekerasan di sekolah. Selanjutnya bisa berupa peraturan kepala sekolah atau SOP yang mencegah intoleransi,” paparnya.

“Harapannya tidak ada lagi kasus di sekolah negeri seperti muslim dan non muslim ruangannya dipisah. Selain itu kasus tidak ada pemilihan ketua OSIS non muslim kemudian dibatalkan oleh sekolah. Harapanya juga ada musala dan rumah ibadah bersama untuk semua agama. Serta pilar pengelolaan organisasi. Menajemen organisasi dalam pembentukan pengurus tidak lagi ada diskriminasi karena beda keyakinan,” jelasnya.

Dalam implementasi sekolah damai, Wahid Foundation membentuk kelompok kerja (pokja) damai. Setelah sekolah damai dilauncing, Ubed berharap tidak hanya berhenti disini saja. Kelanjutannya ada pokja yang akan memberikan pelatihan dan training mengajak kepala sekolah, siswa, OSIS dan aktivis yang mengawal kedamaian di sekolah.

“Tujuan kebijakan sekolah dama pertama, Memaksimalkan instrument hukum yang telah tersedia. Kedua, mendorong penetapan kebijakan baru prosedur menajemen pengelolaan pendidikan yang mengeluarkan kurikulum sekolahan. Ketiga mendorong keterlibatan semua pihak terutama perempuan dan kelompok rentan lainya untuk berpartisipasi dalam pengolahan sekolah damai tanpa membatasi hak dasar sebagai warga negara,” ungkapnya.

Dengan mengundang kalangan media, Ubed berharap jurnalis ikut memberikan dukungan. Selain itu juga media menjadi sarana penekan kebijakan yang tidak berjalan semestinya.

“Kami berharap kepada media untuk memilih informasi yang diterima dan membentuk kepercayaan masyarakat dengan mengkampanyekan di media masing-masing. Poinya sekolah tidak lagi menjadi lahan-lahan intoleransi dan radikalisasi, melainkan sebagai kampanye isu-isu perdamaian yang ada di sekolah-sekolah,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakil Wahid Foundation, Devida Ruston Husein mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan sekolah damai ini sejak 2018 dan sudah menggandeng kerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Sosial Agama (eLSA) Semarang, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan lainnya.

“Hari ini mengundang media untuk diskusi intoleransi dan kekerasan di sekolah karena banyak kejadian-kejadian di Indonesia kemarin terjadi di depok ada diskriminasi. Program ini akan dilauncing oleh Wahid Foundation dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Solo,” jelasnya.

Widi Nugroho, Kabid Ideologi Kesbangpol Jawa Tengah juga memberi laporan bahwa pada tahun 2021 Pemprov Jawa Tengah sudah punya SK Gubernur tentang deradikalisasi.

“Kami didesak sehingga Provinsi Jateng di hari ini sudah disetujui bahwa memiliki fakta SMA/SMK sudah kemasukan radikalisme dari bermacam model. Saya kaget dan saya melakukan pendalaman secara tertutup dan ternyata betul sangat mengerikan sekali. Maka penting bagi kami untuk kerjasama dengan lima jejaring ada pemerintah, pers, akademisi dan ada LSM. Penting untuk kita mengkaji kembali bentuk dan cara mengatasinya,” ungkapnya.

Widhi menyampaikan, bahwa program yang dibawa Wahid Foundation akan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Widhi berharap peran dari media untuk bersama mengawal sekolah damai.

“Sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur kita harus terbuka, terutama soal laporan dari media-media apabila ada temuan, bahkan pemerintah berterima kasih sekali apabila ada temuan atau informasi mengenai di lapangan. Karena ada kontrol untuk kita di pemerintahan,” imbuhnya.

“Harapannya sekolah damai ini jalan ke semua daerah. Sehingga kita tidak ingin anak tingkat TK sudah disisipi oleh paham radikalisme,” tambahnya.

Widhi juga menyampaikan bahwa radikalisme mengarah pada golongan yang rentan didekati. Widhi menyebut lebih banyak ke perempuan, karena lebih strategis. Kenapa perempuan? Karena laki-laki di zaman sekarang dinilai tidak kuat komitmennya.

“Perempuan itu bisa jadi ibu dan kemudian punya anak. Kalau perempuan dia bisa kemungkinan narik semuanya. Oleh karena itu mari kita turun bersama-sama. Pada prinsipnya orang-orang radikalis itu tidak langsung keras terhadap orang lain melainkan menyusup masuk, salah-satunya di lembaga pendidikan yakni sekolah,” katanya. (HS-06)

Penganiayaan Berujung Maut di Hotel Asia Semarang

Satgas TMMD Sosialisasikan Perda No. 5 Tahun 2021 Kepada Perangkat Desa Bulaksari