in

Waduh, Satu Kontraktor Kerjakan Tujuh Proyek di Kota Semarang

Para pekerja menyelesaikan pembangunan RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang.

 

SEMARANG – Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi menuding, molornya sejumlah proyek pekerjaan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Semarang disebabkan ada proses lelang yang tak sesuai aturan. Apalagi dirinya menemukan data, ada satu kontraktor yang mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu tahun anggaran di Pemkot Semarang.

Supriyadi mengungkapkan, dirinya menemukan dugaan pelanggaran, yaitu ada satu kontraktor yang mengerjakan tujuh paket proyek pekerjaan pada 2018 ini secara bersamaan.

“Itu melanggar aturan. Dalam Perpres Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dibatasi maksimal enam proyek pekerjaan,” kata Supriyadi, Selasa (18/12).

Dia membeberkan, kontraktor tersebut yaitu PT Mina Fajar Abadi yang berasal dari Aceh Timur. Kontraktor tersebut mengerjakan empat paket proyek di Dinas Penataan Ruang (Distaru), dua paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan satu paket proyek di RSUD KRMT Wongsonegoro.

Empat paket proyek di Distaru Kota Semarang yaitu pembangunan lapangan olahraga di Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Candisari, dan Gajahmungkur, dengan pagu anggaran Rp 3,095 miliar.
Kedua, pembangunan lapangan olahraga di Kecamatan Semarang Timur, Genuk, Pedurungan, dan Gayamsari, dengan pagu anggaran Rp 3,095 miliar. Ketiga, pembangunan lapangan olahraga di Kecamatan Mijen, Gunungpati, Ngaliyan dan Tugu, dengan pagu anggaran Rp 3,095 miliar.

Keempat yaitu pembangunan lapangan olahraga di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Semarang Selatan, dengan pagu anggaran Rp 3,095 miliar juga.
Sedangkan dua proyek di DPU Kota Semarang yaitu pembangunan gedung PU Jalan Supriyadi dan gedung laboratorium dengan pagu anggaran Rp 7,263 miliar. Kedua, peningkatan Jalan Barito dengan pagu anggaran Rp 4,5 miliar.

Sementara satu paket pekerjaan di RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang yaitu pengembangan gedung lantai 4 Instalasi Bedah Sentral (IBS) ICU Terpadu dengan pagu anggaran Rp 4,9 miliar.

“Adanya tujuh pekerjaan yang dikerjakan satu kontraktor itu bisa jadi karena keteledoran dari ULP (unit layanan pengadaan-Red). Tapi saya curiga ada konspirasi jika kontraktor itu ada yang bawa (titipan-Red),” ucapnya.
Supriyadi mengungkapkan, dalam Perpres 54 Tahun 2010 disebutkan ada batasan diperbolehkannya satu kontraktor mengerjakan proyek pemerintah dalam satu tahun anggaran atau bersamaan.

Pada Perpres tersebut, bagian ketujuh tentang Penyedia Barang dan Jasa disebutkan, khusus untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya harus memperhitungkan sisa kemampuan paket. Untuk usaha kecil, ditentukan nilai kemampuan paket sebanyak lima paket pekerjaan. Dan untuk usaha non kecil, nilai kemampuan ditentukan sebanyak enam paket pekerjaan.

“Adanya satu kontraktor yang menggarap banyak pekerjaan seperti itu yang menjadi penyebab banyak proyek molor dalam penyelesaiannya dan tidak selesai sampai akhir kontrak,” jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyakini, ULP tidak mungkin melakukan pelanggaran dalam proses lelang yaitu dengan memenangkan satu rekanan atau kontraktor untuk tujuh paket pekerjaan sekaligus pada 2018 ini.

“Kalau sampai melanggar aturan, saya yakin tidak. Yang saya tahu, hari ini kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang menabrak aturan,” kata Hendi, saat dikonfirmasi.

Jika kontraktor tersebut bisa memenangi banyak paket pekerjaan, katanya, tentunya harga penawaran yang diajukan lebih kompetitif dibanding kontraktor lain.

“Kemampuan dasar kontraktor kan bisa dilihat. Kenapa mereka bisa menang, tentu harganya lebih kompetitif dan persyaratan juga komplet,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala ULP Kota Semarang, M Imron saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, tidak diangkat.(Halo Semarang)

Ganjar Minta Kerawanan Jelang Natal dan Tahun Baru Diantisipasi

Video: Disdukcapil Kota Semarang Bakar 28 Ribu KTP Elektronik