HALO SEMARANG – Sebanyak 1,3 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, akan menjadi kelompok pertama yang mendapat vaksinasi Covid-19.
“Tahap pertama yang akan dilakukan, adalah vaksinasi ke tenaga atau ke petugas kesehatan. Di Indonesia ini ada 1,3 juta orang di 34 provinsi. Rencananya akan dilakukan dalam rentang waktu 1-3 bulan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam keterangan pers di Kantor Presiden, seperti dirilis Setkab.go.id.
Disampaikan Budi, Presiden Joko Widodo meminta agar vaksinasi dilakukan di seluruh Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan vaksinasi ini.
“Ini harus dilakukan di seluruh Indonesia berbarengan karena siapapun dia tenaga kerja tenaga kesehatan ini, baik dia berlokasi di Aceh, berlokasi di Jogja, berlokasi di Papua mereka adalah sama-sama garda terdepan yang paling penting untuk kita menghadapi pandemi Covid-19 ini,” ujar Budi mengutip arahan Presiden.
Tahap kedua, disampaikan Menkes, akan dilakukan vaksinasi kepada petugas publik yang berjumlah sekitar 17,4 juta orang.
Adapun untuk tahap kedua, vaksinasi akan dilakukan pada masyarakat lanjut usia di atas 60 tahun, yang jumlahnya sekitar 21,5 juta orang. Terakhir adalah vaksinasi untuk masyarakat umum.
Namun demikian, dibutuhkan waktu untuk memastikan, bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti, bisa berlaku untuk masyarakat berusia lebih dari 60 tahun.
Vaksin Sinovac yang diuji klinis, yang dilakukan di Turki dan Brazil, diberikan juga ke kelompok usia di atas 60 tahun. Namun uji klinis tahap tiga vaksin tersebut, yang dilakukan di Bandung, diberikan pada masyarakat dengan rentang usia 18-59 tahun.
“Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan ITAGI (Indonesian TechnicalAdvisory Group onImmunization), secara scientific memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac, sesuai yang diuji klinis tiga-kan di Bandung,” ujar Budi.
Untuk itu, imbuh Budi, pihaknya sudah berbicara dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), untuk mengkoordinasikan hal ini. Sehingga nanti BPOM akan melengkapi data, sebelum mengambil keputusan akhir mengenai rentang usia yang bisa diberikan vaksin.
“Sesudah ada konfirmasi dari BPOM, bahwa vaksin ini bisa digunakan di lansia, masuk (vaksinasi) ke lansia,” imbuhnya.
Ditambahkan Budi, terdapat empat jenis vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia.
“Otomatis keragaman itu akan ada. Karena sebagian besar vaksin kita akan datang, mungkin sekitar semester kedua atau akhir kuartal kedua 2021, itu sebabnya kenapa kalau kita lihat tadi tahapannya lansia kita taruh agak ke belakang karena kita ingin memastikan bahwa semua data scientific mengenai pemberian vaksin ke grup lansia ini BPOM sudah merasa yakin,” ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Menkes juga menegaskan bahwa vaksinasi akan dimulai sesudah ada persetujuan atau emergency use authorization dari BPOM.
Ditambahkannya, BPOM sudah bekerja sama, baik dengan Kementerian Kesehatan, serta berkomunikasi dengan otoritas di Turki, Brazil, dan Cina.
“Saya percaya BPOM bisa mengambil keputusan yang independen dan berdasarkan kepada sains,” kata Budi Gunadi Sadikin
426 Juta Dosis
Sementara itu untuk untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, diperlukan vaksinasi terhadap 181 juta rakyat Indonesia. Untuk setiap orang, nantinya diperlukan dua dosis vaksin.
Selain itu panduan dari Badan Kesehatan Dunia WHO, diperlukan cadangan 15 persen. Karena itulah dibutuhkan sekitar 426 juta dosis.
“Ini adalah jumlah yang sangat besar. Untuk itu pemerintah sudah berusaha keras, memastikan bahwa kita bisa mengamankan jumlah ini,” ujar Menkes.
Dalam pengadaan kebutuhan vaksin tersebut, Pemerintah menempuh lima jalur, empat di antaranya bersifat bilateral dan satu bersifat multilateral.
Dari empat jalur bilateral, lanjut Menkes, Pemerintah Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebanyak 125 juta dosis vaksin dan masih tersedia opsi untuk menambahnya serta dengan Novavax sebanyak 130 juta dosis.
“Kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm (firm order/binding) sebagian opsi (potensi). Kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTechPfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi,” ujarnya.
Finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer akan diselesaikan dalam waktu dekat ini.
“Jadi total sekitar 400 juta dosis vaksin, 100 juta akan didatangkan dari negara Cina, 100 jutaan akan didatangkan dari Novavax yaitu perusahaan Amerika Serikat-Kanada, 100 jutaan akan didatangkan dari AstraZeneca perusahaan dari London, Inggris, kemudian 100 jutaan lagi akan kita datangkan Pfizer, adalah perusahaan gabungan dari Jerman dan Amerika Serikat,” ungkapnya.
Sementara itu untuk jalur multilateral, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Global Alliance Vaccines and Immunization (GAVI), melalui COVAX/GAVI yang akan memberikan vaksin secara gratis. COVAX/GAVI diinisiasi oleh aliansi vaksin GAVI serta didukung WHO dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI).
“Angkanya masih bergerak-bergerak berapa dosis yang bisa diberikan ke Indonesia, tapi range-nya antara 3 persen dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20 persen dari populasi atau sekitar 100 juta dosis,” kata Menkes.
Menurut Menkes, Indonesia secara pasti telah mengamankan sekitar 330 juta dosis vaksin dan sekitar 330 juta dosis vaksin dengan opsi.
“Kita sudah mengamankan yang pastinya sekitar 330 juta, dengan opsi juga sekitar 330 juta, sehingga kita sudah mengamankan 660 juta,” ujarnya.
Dijelaskan Menkes bahwa opsi tersebut dapat digunakan sebagai cadangan atau buffer jika ada beberapa sumber yang kemudian gagal di uji klinisnya atau juga tertunda proses pengirimannya.
“Diharapkan bahwa vaksin-vaksin ini bisa datang secara bertahap ke Indonesia dan kita bisa segera melakukan penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia yang 181 juta orangnya yang tadi saya sampaikan,” kata Menkes. (HS-08)
