Vaksinasi Covid-19 pada Nakes di Kudus 70 Persen

Plt Bupati Kudus Hartopo, Senin (8/2) mendapatkan vaksin Sinovac tahap dua. Penyuntikan dilakukan oleh dokter Noor Hadi, di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus. (Foto : Laman Pemkab Kudus)

 

HALO KUDUS – Tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus yang sudah mendapat vaksinasi Covid-19 sekitar 4.000 orang, atau 70 persen dari semua tenaga kesehatan yang ada.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus Hartopo, menyebut angka tersebut sudah maksimal, karena ada sejumlah tenaga medis, tak bisa divaksin saat ini, karena mempunyai penyakit komorbid, hamil, menyusui, atau penyintas Covid-19.

Oleh karena itu, vaksinasi tidak bisa mencapai 100 persen. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kudus menempati ranking 7 di Jawa Tengah terkait pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan

- Advertisement -

“Tenaga kesehatan yang divaksin tidak sampai 100 persen, karena punya penyakit komorbid, atau sedang hamil maupun menyusui,” kata dia, seperti dirilis laman resmi Pemkab Kudus.

Setelah tenaga kesehatan, giliran pegawai publik yang divaksin. Semua orang yang masuk dalam kategori tersebut meliputi Polri, TNI, guru, ASN, tokoh agama, pedagang hingga ojek online.

Kalau seluruh masyarakat telah divaksin, Hartopo berharap seluruh masyarakat dapat kebal dan tidak tertular Covid-19. Aktivitas sehari-hari pun dapat kembali seperti dahulu.

“Setelah tenaga kesehatan, saatnya pegawai publik yang divaksin termasuk pedagang. Kalau seluruh masyarakat telah divaksin, bukan tak mungkin kita kembali beraktivitas seperti dahulu. Dapat tersenyum bibir, tidak hanya senyum mata seperti saat ini (karena memakai masker),” tuturnya.

Untuk meminimalisasi penularan dan mempercepat penanganan Covid-19, Mendagri meminta kabupaten/kota melaksanakan PPKM mikro.

PPKM yang memfokuskan pemantauan di desa ini dinilai Hartopo menjadi solusi agar tracing penularan berjalan dengan cepat. Apalagi, sebelumnya Gubernur Jawa Tengah telah menginisiasi Jogo Tonggo untuk pemantauan Covid-19 di tingkat RT dan RW.

Kedua kebijakan tersebut dapat saling mengisi sehingga pemantauan optimal.

Hartopo menyampaikan zonasi hijau, oranye, dan merah dilaksanakan hingga ke tingkat desa. Jadi kalau ada peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan di satu desa, kepala desa dapat langsung melakukan semacam “lockdown lokal”. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga lebih tepat sasaran.

“Terdapat kebijakan dari Mendagri yang melaksanakan PPKM lokal selama dua minggu setalh tanggal 8 Februari. Saya menilai hal tersebut mengefektifkan pemantauan kasus Covid-19,” ujarnya.

Untuk diketahui, setelah divaksin tahap pertama pada 25 Januari lalu, Plt Bupati Kudus Hartopo, Senin (8/2) mendapatkan vaksin Sinovac tahap dua. Penyuntikan dilakukan oleh dokter Noor Hadi, di RSUD dr Loekmono Hadi Kudus.

Usai Hartopo menerima vaksin, sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus mendapat giliran divaksin. Tak hanya itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala RSUD dr Loekmonohadi, Kepala BPJS Kesehatan Kudus, dan Ketua IDI Kabupaten Kudus juga divaksin.

Plt Bupati menyampaikan, setelah divaksin tahap satu, pihaknya tak merasakan efek samping yang signifikan. Oleh karena itu, ketika vaksin tahap dua dilakukan, Plt. Bupati pun mantap. Sistem imun diyakini semakin kuat dan dapat meminimalisasi tertular Covid-19.

“Tidak ada efek samping, jadi saya antusias divaksin kedua. Kegunaan vaksinasi tahap dua untuk booster antibodi kita,” ucapnya. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.