in

UU P2 APBN 2020 Bentuk Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

 

HALO SEMARANG – Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun Anggaran 2020, yang baru saja disahkan oleh DPR, merupakan bantuk akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah, dalam penggunaan keuangan negara.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU P2APBN Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (07/09).

Sri Mulyani mengatakan dalam menjalankan APBN 2020, pemerintah selalu bertindak sesuai dasar hukum dan terus menjaga akuntabilitas APBN.

Hal itu terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

“Meskipun menghadapi situasi dan tantangan yang sangat luar biasa, pemerintah senantiasa menjaga komitmen tata kelola keuangan negara yang baik dan terus menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan rekomendasi DPR RI, di dalam rangka untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara secara efektif, komprehensif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia, seperti diirlis Setkab.go.id, Rabu (8/9).

Menkeu menyatakan, pemerintah tidak berpuas diri dan berhenti hanya dari pencapaian opini WTP. Pemerintah akan konsisten melakukan upaya perbaikan, melalui sinergi dan koordinasi yang intensif antarunit pemerintah dan dengan BPK, serta melakukan pendampingan dan asistensi kepada seluruh kementerian dan lembaga.

Upaya ini dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. “Agar tata kelola keuangan negara semakin baik dan efektif serta berhasil guna, dan pertanggungjawaban APBN diharapkan akan semakin berkualitas, transparan, dan akuntabel,” kata Menkeu. (HS-08)

Share This

91 Tahun, Mbah Tariyem Jadi Peserta Vaksinasi Tertua Di Bus Vaksin

Menteri PANRB Minta Instansi Pemerintah Gunakan Aplikasi Peduli Lindungi