in

UU Kesehatan Diharapkan Mampu Atasi Permasalahan Kesehatan di Indonesia

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi foto bersama usai audiensi penyikapan 1 tahun UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, bersama sejumlah organisasi mahasiswa, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024). (Foto : dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Komisi IX DPR RI melakukan audiensi penyikapan 1 tahun UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan sejumlah organisasi mahasiswa bidang ksehatan.

Mereka antara lain adalah Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Indonesia (ISMKI), Ikatan Lembaga Mahasiswa Keperawatan Indonesia (ILMKI), Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI), Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia (Ilmagi), Ikatan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (Imatelki), di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengatakan, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), menjadi tonggak penting yang mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menghadapi berbagai dinamika dalam sektor kesehatan.

“UU Kesehatan yang baru diresmikan harus kita kawal bersama-sama dan kami menerima dari semua kalangan terkait dengan permasalahan dunia kesehatan termasuk kekurangan dokter, banyaknya dokter asing dan mahalanya biaya pendidikan kedokteran,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.

UU Kesehatan diharapkan menjadi instrumen penting yang dapat mengatasi tantangan tersebut.

Dengan merinci hak dan kewajiban, serta mengatur strategi implementasi, undang-undang ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk transformasi positif dalam sistem kesehatan nasional.

“Kami paham adanya permasalahan dalam dunia kesehatan dan harapan kami UU kesehatan yang baru satu tahun ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk transformasi positif dunia kesehatan Indonesia,” tuturnya.

Politisi Partai NasDem ini menyampaikan, UU Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pendanaan, sumber daya manusia, dan teknologi kesehatan.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang implikasi dan strategi implementasinya menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Sebelumnya, terkait dengan UU Kesehatan ini, terungkap bahwa Ratusan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh Indonesia, belum memiliki dokter spesialis yang lengkap. Namun demikian UU Kesehatan telah mengatur kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), beberapa waktu lalu.

Disebutkan, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam kekurangan dokter spesialis.

Sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar, yang menyebabkan distribusi yang tidak merata dan kekurangan dokter spesialis di banyak daerah.

Banyak rumah sakit di daerah tidak memiliki dokter spesialis yang lengkap, dengan 266 dari 415 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten/kota belum memiliki spesialisasi dasar yang mencukupi seperti spesialis anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinis.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo, menjelaskan Undang-Undang tentang Kesehatan dan aturan turunannya akan mengatur segala hal teknis agar program pendatangan dokter asing benar-benar memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat Indonesia.

“Marilah kita sudahi, kita berpikir yang bijak agar isu dokter asing, itu pasti ada kan sudah jelas prasyaratnya seperti apa, jangka waktunya berapa, sudah ada, diatur di UU (UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” ujar Rahmad di ruang rapat Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, baru-baru ini seperti dirilis dpr.go.id.

Pasal 248 ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri, yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspesialis, serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.

Senada dengan Rahmad, anggota Komisi IX Darul Siska pun menjabarkan bahwa UU Kesehatan 2023 dan aturan turunannya bernilai penting karena akan menjadi pedoman bagi daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang masih terjadi.

“Kita berharap dengan selesainya undang-undang itu, mestinya kelangkaan tenaga kesehatan, distribusi tenaga kesehatan (yang belum merata) bisa teratasi,” kata Darul Siska menambahkan.

Di kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa tujuan dokter-dokter asing didatangkan ke Indonesia bukan untuk menyaingi dokter lokal.

“Bukan masalah saing-saingan, ini masalah menyelamatkan nyawa 300 ribu orang Indonesia yang kena stroke, 250 ribu yang kena serangan jantung, 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal tiap tahun,” ungkapnya.

Hampir 80 tahun merdeka, Indonesia masih kekurangan tenaga spesialis, dan yang paling banyak kosong adalah dokter gigi.

Selain itu, distribusi tenaga kesehatan juga kurang, seperti 65 persen puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) yang mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan. (HS-08)

UU Kesehatan Atur Kebutuhan Dokter Spesialis yang Langka di Daerah

Prakiraan Cuaca Semarang dan Sekitarnya, Rabu (10/7/2024)