in

UPGRIS Soroti Lemahnya Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak

Tangkapan layar webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang bertajuk Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Terhadap Eksploitasi dalam Dunia Penyiaran.

 

HALO SEMARANG – Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) gelar webinar nasional sebagai rangkaian Dies Natalis ke-40 UPGRIS, Kamis (8/7/2021).

Acara yang diselenggarakan secara daring melalui zoom ini menyoroti perihal perlindungan hukum perempuan dan anak terhadap eksploitasi dalam dunia penyiaran.

Hadir dalam kegiatan webinar, Dekan Hakultas Hukum UPGRIS, Dr Sapto Budoyo, SH, MH, Pakar Perlindungan Anak dan Perempuan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dr Lita Tyesta ALW SH, MHum, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Rita Pranawati, MS, Komisioner KPID Provinsi Jawa Tengah Asep Cuwantoro, MPd.

Dalam sambutannya, Sapto Budoyo menyampaikan, selain dalam rangkaian Dies Natalis ke-40 UPGRIS, juga merupakan bentuk eksistensi dari fakultas hukum untuk mengajak masyarakat sadar akan hukum, terlebih pada banyaknya diskriminasi kaum hawa.

“Kegiatan ini merupakan bentuk eksistensi utama fakultas hukum yang berkualitas dan kompeten dengan kemandirian rakyat yang sadar hukum. Perempuan dan anak merupakan kaum yang sangat rentan terhadap diskriminasi terhadap kasus pelecahan atau kriminal,” tutur Sapto.

Menurut Sapto, Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai warga negara sering menjadi isu yang paling sensitif. Ia menyoroti adanya tayangan kekerasan baik fisik maupun verbal secara visual, sering terjadi di dunia penyiaran ataupun media sosial.

Termasuk, lanjutnya, tindakan diksriminatif terhadap perempuan dan anak sering menjadi korban selalu ditayangkan secara jelas. Baginya, hal itu sangat memberi dampak non edukatif, bahkan bisa mencederai HAM anak dan perempuan.

“Permasalahan seperti ini yang melatarbelakangi Fakultas Hukum UPGRIS berinisiatif selenggarakan webinar perlindungan hukum perempuan dan anak terhadap eksploitasi dalam dunia penyiaran. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi hukum, menjalin kerja sama, sebagai wadah informasi bagi kaum perempuan dan anak di mata hukum,” imbuh Sapto.

Wakil Ketua KPID Jawa Tengah, Asep Cuwantoro mengutarakan, melalui temuan-temuan yang seharusnya tidak dikonsumsi publik, pihaknya berharap masyarakat tidak terjebak akibat tayangan tersebut.

“Saat menyaksikan tayang TV atau medsos saat ini harus cerdas. Jangan sampai anak atau generasi muda terjebak pada kehidupan hedonis yang salah kaprah. Gambaran anak remaja khususnya perempuan di TV atau sinetron kerap kali dijumpai menampilkan adegan negatif. Adegan makan kelinci yang masih hidup, mencekik, penggunaan alat tes kehamilan, adegan merokok, penggunaan seragam sekolah yang ketat. Hal ini sangat bertentangan dengan budaya Indonesia,” tutur Asep.

Lain halnya dengan Lita Tyesta ALW yang menyampaikan, bahwa perlindungan perempuan juga diatur dalam dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Berazas penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban (dalam lingkup rumah tangga),” ujarnya.

Sementara Komisioner KPAI, Rita Pranawati menambahkan, peran media penting dalam perlindungan anak. Menurut UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peran media memiliki fungsi penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak.

Tentunya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Kontribusi media, jelasnya, di antaranya mempengaruhi pengambil kebijakan. Kedua, mendorong penegakan hukum (pelaku diadili serta korban mendapat keadilan). Ketiga, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi. Keempat, sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan terhadap eksploitasi terhadap anak.

“UU penyiaran Nomor 32 pasal 4 (1) penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial,” ungkap Rita.(HS)

Share This

BOR RS Tinggi, Ini Catatan Ganjar Untuk Pemkab Banjarnegara

Resmi Ketok Palu, Pegadaian Sambut Positif PP Holding Ultra Mikro