in

Untuk Tugas Akhir Sekolah, Penelitian di Rembang Tak Perlu Surat Keterangan

Foto : Rembangkab.go.id

 

HALO REMBANG – Peneliti yang melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Rembang, harus mengurus surat keterangan penelitian (SKP). Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku menyeluruh.

Ada dua yang tidak memerlukan SKP, yakni penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan atau sekolah atau penyelenggara pendidikan di dalam negeri.

“Selanjutnya yang juga tidak perlu SKP jika akan melakukan penelitian yakni instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),” ungkap Sekda Rembang, Fahrudin dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 070/2277/2021 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

SE tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Adapun tujuan diterbitkannya peraturan itu, adalah untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian, dalam rangka kewaspadaan dini di lingkungan Pemkab Rembang.

Adapun instansi yang berwenang mengeluarkan SKP, saat ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker). DPMPTSP Naker. Walaupun demikian, organisasi perangkat daerah (OPD) itu harus berkoordinasi OPD lain, yaknu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Adapun yang berwenang dalam hal pencatatan penelitian tugas akhir pendidikan atau sekolah dari sekolah atau penyelenggara pendidikan di dalam negeri serta penelitian oleh Instansi pemerintah yang pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol, Toni Suwarno mengatakan sebelumnya penerbitan SKP dilakukan oleh Bakesbangpol. Namun sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2018, kewenangan penerbitan SKP ada di DPMPTSP Naker.

Toni menambahkan SKP bisa diterbitkan setelah ada rekomendasi dari Bakesbangpol.

”Untuk rekomendasi itu kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan dari penelitian itu. Baik dampak sosial , ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Secara terpisah, Kepala DPMPTSP Naker, Teguh Gunawarman, S.Sos melalui Kasi Perijinan Faisol menuturkan untuk memudahkan pengurusan SKP, Bappeda Rembang bersama OPD terkait telah membuat sebuah sistem pengurusan penelitian secara terpadu, berbentuk System Informasi Managemen (SIM) Riset.

SKP ini dapat diperoleh dengan mengikuti prosedur permohonan penerbitan SKP secara online dengan mengakses SIM riset di dpmptspnaker.rembangkab.go.id.

“Dari swasta, perusahaan dan dari perguruan tinggi luar negeri, rencananya itu melalui aplikasi, via online, ” ujarnya.

Terkait persyaratan pengajuan SKP sesuai Permendagri Nomor 3 tahun 2018, ada tiga tahapan. Yang pertama pengajuan permohonan, kedua verifikasi dokumen persyaratan dan yang ketiga penandatanganan SKP.

“Penjelasannya pengajuan permohonan ditanda tangani oleh peneliti atau pimpinan bidang peneliti, atau instansi yang terkait dengan penelitian. Kedua verifikasi dokumen berupa proposal, surat pernyataan dan identitas peneliti, nah untuk verifikasi dokumen nanti DPMPTSP nanti berkoordinasi dengan Bakesbangpol. Untuk penandatanganan SKP atas nama Pak Bupati nanti Kepala DPMPTSP setelah ada rekomendasi dari Bakesbangpol, ” terangnya.

Sedangkan pencatatan penelitian , Kepala Bappeda Ir. Dwi Wahyuni Haryati, M.M menjelaskan membenarkan bahwa hal itu dilakukan oleh Bappeda Rembang.

Pihaknya menjelaskan, Bappeda Rembang melalui Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan (Ekolitbang) selain melakukan pencatatan/inventarisasi pelaksanaan penelitian tetapi juga memberikan pengarahan kepada peneliti. Hal itu untuk memudahkan mencari data atau ke lokasi penelitian yang dituju sesuai dengan judul dan tema penelitian.

“Langkah yang harus dilakukan misal ada peneliti atau mahasiswa yang mau penelitian untuk tugas akhir atau pun instansi pemerintah, agar tercatat di Bappeda, ” kata dia. (HS-08)

Share This

Nila Salin Jadi Andalan Investasi Kabupaten Pati

Wakil Bupati Rembang Ajak Warga Dukung Program Polda Jateng Mageri Segoro