in

Tumbuhkan Perekonomian, Kapolri Minta Strategi Pengendalian Covid-19 di Bali Diperkuat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto : Humas.polri.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada Forkopimda Bali, untuk terus memperkuat penerapan strategi pengendalian Covid-19, untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Dengan begitu, aktivitas perekonomian warga di Pulau Dewata itu akan terus tumbuh, setelah terpukul akibat wabah virus korona.

Pengarahan itu disampaikan Sigit, saat bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Minggu (29/8), memimpin rapat dengan Forkopimda Bali.

“Dengan kesehatan masyarakat yang terjaga, pertumbuhan ekonomi di Bali juga akan semakin tumbuh,” kata Sigit, dalam pengarahannya, seperti dirilis Humas.polri.go.id.

Di tengah pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh sebesar 7,07 persen. Demikian juga dengan perekonomian Bali yang mulai tumbuh sebesar 2,83 persen.

Sigit memaparkan, strategi pengendalian Covid-19 dibagi menjadi tiga, yaitu protokol kesehatan (prokes) ketat dengan menerapkan 3M;. memperkuat Tracing, Testing dan Treatment; dan mempercepat program vaksinasi massal.

Selain memperkuat strategi tersebut, Kapolri juga meminta Forkopimda untuk memaksimalkan kebijakan penyekatan. Mulai dari penyekatan antarprovinsi, antarkabupaten atau kota, dan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat.

“Mengintensifkan penyekatan antarprovinsi melalui pintu masuk transportasi udara, penyekatan di Bandara Ngurah Rai. Melalui pintu masuk transportasi laut, penyekatan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Lembar-Padangbai. Penyekatan antarkabupaten atau kota, melalui pos check point antarkabupaten kota, terminal, dan pintu gerbang tol,” kata mantan Kabareskrim Polri itu.

Sigit memaparkan, untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) atau domestik, sudah mendapatkan kelonggaran dengan memenuhi syarat yang telah diatur dalam Inmendagri Nomor 35 tahun 2021.

Adapun persyaratannya, pelaku perjalanan antarprovinsi, menunjukkan kartu vaksin dengan minimal dosis pertama. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api dan kapal laut, menunjukkan hasil negatif antigen paling lama sehari sebelum keberangkatan. Pelaku perjalanan dengan moda transportasi pesawat udara, menunjukkan hasil negatif PCR paling lama dua hari sebelum keberangkatan.

Lalu, perjalanan dengan pesawat antarkabupaten kota di Jawa-Bali, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. “Akan diberikan sanksi tegas bagi petugas yang tidak melakukan pemeriksaan yang benar dalam pelaksanaan penyekatan,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga berharap kepada Forkopimda Bali, untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan menggunakan pendekatan adat melalui para pemuka adat, untuk mengajak warga yang terpapar virus corona, mau dikarantina diisolasi terpusat yang saat ini sudah sangat bagus di Bali.

Menurut Sigit, tingkat kesembuhan di isolasi terpusat lebih tinggi, karena ditunjang fasilitas dan diawasi penuh serta langsung oleh tenaga kesehatan (nakes).

“Upaya menggeser isolasi mandiri ke isolasi terpusat, perlu dilakukan secara maksimal dengan bantuan Pemerintah Daerah (Pemda), seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat. Serta perlu penjelasan secara baik, dengan menyesuaikan adat istiadat setempat, yang dapat memberikan ketenangan kepada masyarakat ketika akan mengajak ke isolasi terpusat,” kata Sigit.

Lebih lanjut Sigit menekankan, Forkopimda Bali harus terus melakukan akselerasi vaksinasi nasional. Tujuannya, agar herd immunity terhadap Covid-19 segera terbentuk.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi TNI-Polri dan Pemda serta seluruh elemen masyarakat. Dalam menyiapkan strategi vaksinasi dapat dilakukan serbuan vaksinasi, gerai vaksinasi, vaksinasi mobile, dan door to door, ketika stok vaksin datang dalam jumlah besar,” kata Sigit.

Dengan segala upaya, keseriusan, kerja sama dengan seluruh elemen, dan langkah extraordinary, menurut Sigit kesehatan masyarakat dapat terjamin, sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan seiring dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan.

“Ketika kasus Covid-19 di bisa terkendali, maka secara otomatis daerah tersebut akan mendapat pelonggaran dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan dengan lebih baik. Seperti yang terjadi pada aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat,” ujar Sigit.

Setelah memberikan pengarahan ke Forkopimda Bali, Panglima TNI dan Kapolri melakukan peninjauan langsung ke Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur Bali yang dijadikan lokasi isolasi terpusat. Mereka melihat secara langsung penanganan serta perawatan pasien Covid-19. (HS-08)

Share This

Sel Dendritik Bersifat Autologus, Vaksin Nusantara Tak Dapat Dikomersilkan

Polres Pekalongan Kerahkan Ratusan Anggota Lakukan Serbuan Penerangan Keliling Protokol Kesehatan