in

Tujuh Desa di Wonogiri Berhasil Turunkan Stunting, Ini Strateginya.

Para lurah dan kepala desa di Wonogiri yang berhasil mengatasi masalah stunting, menerima penghargaan dari Bupati Joko Sutopo, Selasa (15/11), bertepatan dengan acara Rembug Stunting Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. (Foto : Wonogirikab.go.id)

 

HALO WONOGIRI – Sebanyak tujuh desa atau kelurahan di Kabupaten Wonogiri, berhasil mengatasi puluhan kasus balita stunting dan prevelensi stunting pada anak di wilayahnya.

Para lurah dan kepala desa yang berhasil mengatasi masalah stunting itu pun, mendapat penghargaan dari Bupati Joko Sutopo, Selasa (15/11), bertepatan dengan acara Rembug Stunting Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.

Tujuh desa atau kelurahan tersebut, masing-masing Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo (42 kasus),  Kelurahan Gesing, Kecamatan Kismantoro (34 kasus), Desa Mangunharjo Kecamatan Jatipurno (30 kasus), Desa Boto Kecamatan Jatiroto (28 kasus), Desa Pesido Kecamatan Jatiroto (24 kasus),  Desa Randusari Kecamatan Slogohimo (23 kasus), dan Kelurahan Jatipurno Kecamatan Jatipurno (23 kasus).

Pada acara yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Bupati Wonogiri Joko Sutopo pun berbagi strategi upaya menekan dan menurunkan prevelensi stunting.

Menurut Bupati yang akrab disapa Mas Jekek ini, ada tiga hal utama yang dilakukan Pemkab Wonogiri, yakni pendataan, pengalokasian anggaran, dan integrasi seluruh stakeholder.

“Bicara angka dan prevelensi stunting, berarti kita bicara data. Data ini menjadi sangat penting, manakala proses pendataannya benar, pengolahan datanya benar, akan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Bupati, seperti dirilis Wonogirikab.go.id.

Terkait kebijakan pengalokasian anggaran, Bupati menyebutkan bahwa keberpihakan anggaran akan mendukung program-program Pemkab dalam penanganan stunting.

Dia pun mencontohkan Desa Kerjo Lor Kecamatan Ngadirojo, yang berhasil menurunkan angka balita stunting tertinggi di Kabupaten Wonogiri.

Menurutnya, Desa Kerjo Lor mengalokasikan anggaran Rp 572.465.000 pada 2021, untuk berbagai Program Konvergensi Penurunan Stunting, di antaranya air bersih, jamban sehat, PMT, PPKBD, Kader Jumantik, Penyelenggaraan, Pengadaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu.

Desa ini, pada 2022 nanti juga mengalokasikan anggaran Rp 453.795.000 ini, untuk keberlanjutan kegiatan tersebut.

Bupati juga mengajak semua elemen, untuk terlibat dalam upaya penurunan stunting, termasuk dinas terkait, kecamatan, pemerintah desa atau kelurahan, dan fasilitas layanan kesehatan, untuk menggencarkan sosialisasi dan edukasi stunting.

“Kami juga mengupayakan penanganan kolektif, agar masalah stunting ini menjadi beban bersama yang harus ditangani sebagai prioritas. Perlu dibangun komunitas peduli kesehatan. Sudah ada komunitas wanita tani yang hasil tanamannya dapat memenuhi kebutuhan gizi harian. Saya juga menginstruksikan, agar setiap desa mengalokasikan dana desa sesuai nomenklatur yang ada, dan wajib melakukan sosialisasi dan edukasi terkait urgensi kasus-kasus stunting,” kata Bupati.

Sementara itu menurut catatan Pemkab, pada 2021 ini sebanyak 5.222 balita terdiagnosa mengalami stunting. Angka itu merupakan 14,07 persen dari total balita di Kabupaten Wonogiri, yang ditimbang serentak, pada Februari 2021.

Berdasarkan hasil analisis situasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Wonogiri pada 2021, terdapat 105 desa atau kelurahan di Wonogiri, yang menjadi lokus prioritas penanggulangan stunting pada 2022.

Lokus prioritas ini dibagi menjadi 22 desa atau kelurahan prioritas I, 34 desa atau kelurahan prioritas II, dan 49 desa atau kelurahan prioritas III.

Menurut Bupati, tingginya kasus stunting tersebut disebabkan oleh kemiskinan. Karena itu menurut dia, salah satu upaya mendasar untuk menurunkan stunting, adalah dengan menurunkan angka kemiskinan.

Bupati menyatakan optimistis mampu menurunkan angka stunting menjadi nol persen (zero stunting), dengan program yang telah disusun, salah satunya adalah Program Ibu Hamil dan Balita Makan Sehat (Bumilitase), yang digawangi oleh Dinas Kesehatan dan TP PKK Kabupaten Wonogiri.

Untuk diketahui, Gerakan Bumilimase tersebut diprakarsai oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri, Verawati Joko Sutopo.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Wonogiri, Verawati Joko Sutopo, mengatakan Pemkab Wonogiri serius dalam menangani kasus stunting ini. Salah satu bentuk keseriusan tersebut adalah dengan menyusun regulasi untuk pedoman bersama dalam upaya penurunan prevalensi stunting, secara terkonvergensi dan terintergrasi.

Gerakan Bumilimase, menurut Wakil Ketua 1 TP PKK Kabupaten Wonogiri, Sri Rahayuningsih, menjadi sebuah gerakan bersama penanggulangan stunting. Istri Wakil Bupati Setyo Sukarno ini, mengatakan bahwa kasus stunting ancaman serius terhadap kualitas manusia Indonesia dan daya saing bangsa.

“Anak stunting tidak hanya secara fisik tumbuh kerdil, tetapi juga mengganggu perkembangan otaknya. Hal ini akan mengurangi daya serap pelajaran dan kemampuannya untuk berprestasi di sekolah, sehingga kelak akan mengurangi produktivitas dan kreativitas pada saat memasuki usia produktif. Ini akan menjadi beban pembangunan pada masa yang akan datang,” kata dia.

Menurut dia, faktor utama penyebab kenaikan jumlah dan prevalensi stunting ini, antara lain kesalahan pola hidup sehat, pola asuh dan pola konsumsi pangan; kejadian penyakit komorbid pada balita; dan banyaknya pernikahan usia anak.

Selain itu juga rendahnya cakupan intervensi gizi di beberapa desa atau kelurahan, baik spesifik maupun sensitif. Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi upaya penanganan stunting. Pada masa seperti ini, terjadi penurunan partisipasi orang tua balita, untuk membawa anaknya ditimbang ke posyandu.

“Dengan kondisi tersebut, maka upaya penanggulangan stunting perlu suatu komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, untuk membangun sinergi yang terintegrasi, kemudian diimplemetasikan melalui gerakan bersama, terutama pada desa atau kelurahan lokus prioritas, dengan menciptakan inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif,” lanjut Sri Rahayuningsih.

Sri Rahayuningsih berharap seluruh upaya yang dilakukan Pemkab dan seluruh jajarannya serta stakeholder terkait dalam rangka penanggulangan stunting mendapatkan hasil yang menggembirakan untuk mewujudkan Wonogiri bebas stunting. (HS-08)

Share This

Cegah Kecelakaan Lalu Lintas Pemkot dan Polresta Surakarta Sepakati Road Safety Policing

Pasar Bulu Diubah Jadi Area Creative Market, Pedagang Berharap Mampu Menarik Pembeli