in

Tuai Pro-Kontra Kebijakan Pemadaman PJU Saat PPKM Darurat, Begini Tanggapan Disperkim

Foto ilustrasi: Kawasan Tugu Muda Semarang.

 

HALO SEMARANG – Munculnya pro dan kontra di masyarakat dengan kebijakan pemadaman lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kota Semarang saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat, ditanggapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.

“Kebijakan itu (Pemadaman PJU-red), kita tidak bergerak sendiri, tapi bergerak dengan pemangku wilayah setempat. Dengan adanya PPKM Darurat ini hampir tiap malam kita bergerak semua. Mudah-mudahan apa yang ditakutkan masyarakat akan naiknya tindak kejahatan tidak ada,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, Ali, Minggu (18/7/2021).

Ali menjelaskan, kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mematikan PJU merupakan bagian dari strategi agar setelah masa PPKM Darurat habis, angka Covid-19 bisa terkendali. Sehingga Ali mengimbau kepada masyarakat agar menyadari bahwa kebijakan ini untuk kepentingan bersama.

“Kita harus memahami stategi ini, agar nantinya Kota Semarang zonanya bisa hijau. Ini untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang bukan untuk kepentingan pribadi, atau pemerintah saja,” paparnya.

Ali menjelaskan, titik pusat kota atau keramaian seperti kawasan Tugu Muda, Kota Lama, dan kawasan taman Simpanglima PJU-nya sementara akan dimatikan. Hal ini karena akses jalan itu selama ini ramai aktivitas masyarakat.

“Begitu juga di ruas jalan protokol seperti Jalan Pemuda, juga dilakukan penyekatan jalan, tepatnya di depan Mal Paragon. Sehingga lebih baik lampu penerangan di Jalan Pemuda itu dimatikan. Selain itu akses menuju Jalan Pandanaran, dan Bundaran Tugu Muda juga ditutup, PJU-nya juga dipadamkam,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejak pemadaman PJU diberlakukan di sejumlah jalan protokol Kota Semarang, media sosial Instagram Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi memang dibanjiri protes dari netizen.

Kebanyakan mereka mempertanyakan tentang efektivitas kebijakan pemadaman PJU. Masyarakat yang kontra atau protes tidak setuju dengan kebijakan pemadaman PJU, beralasan kebijakan itu dapat membahayakan para pengguna jalan dan menimbulkan kerawanan tindakan kejahatan saat malam hari.

Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengaku siap mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal itu menyusul banyaknya warga yang keberatan dan minta kebijakan dievaluasi.

Hendi, sapaan akrabnya menjelaskan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan tujuan mengurangi mobilitas masyarakat agar kasus Covid-19 bisa menurun.(HS)

Share This

Anggota DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono Meninggal Dunia

Bawaslu Jateng Akan Resmikan SAKA Adhyasta Pemilu