in

Truk Over Kapasitas Bersliweran di Jalan, Pakar Transportasi: Benahi Sistem Teknologi

Foto ilustrasi truk over kapasitas yang melintas di jalan raya.

 

HALO SEMARANG – Upaya untuk menekan kendaraan barang over dimension over loading (ODOL) di banyak negara, saat ini tidak hanya penyempurnaan sistem dan teknologi, akan tetapi juga dibarengi penegakan hukum dengan sanksi pidana maupun denda yang cukup tinggi.

Di Indonesia, sekitar 90 persen lebih pengusaha besar pemilik barang berkontrak dengan pengusaha pengangkut barang yang memiliki armada berdimensi lebih atau over dimension. Sudah barang tentu semua armada truk yang berdimensi lebih tidak memiliki surat uji berkala (kir) resmi. Sudah ada unsur kesengajaan antara pemilik barang dan pemilik kendaraan melakukan pelanggaran muatan lebih (overload) menggunakan kendaraan berdimensi lebih.

Menurut Pakar Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, bahwa dari hasil uji coba pemasangan weigh in motion (WIM) di jalan tol menyimpulkan, jika truk ODOL kecepatannya rendah. Secara legalitas kecepatan di ruas tol antara 60-100 km per jam.

“Akan tetapi kenyataannya kecepatan di bawah itu tidak pernah ada tindakan hukum, meskipun data dari speed camera sudah bisa membuktikan sampai dengan plat tanda nomor kendaraan bermotornya,” ujarnya, Minggu (29/8/2021).

Di sisi lain, kata Dia, belum memadainya moda lain dalam pergerakan barang untuk menekan biaya logistik, banyak pelaku bisnis yang melebihkan muatan pada kendaraannya.

“Tindakan yang dianggap menguntungkan pelaku bisnis dalam jangka pendek ternyata berdampak buruk bagi pihak lain, yaitu pengguna jalan lain dan pemerintah sebagai pengelola jalan. Tidak hanya berdampak pada tingkat kerusakan jalan, akan tetapi juga berpengaruh pada kelancaran lalu lintas, keselamatan dan tingkat kecelakaan lalu lintas yang semakin bertambah,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut dia, dari data Kementerian PUPR tahun 2017 menyebutkan, jika anggaran perawatan jalan nasional yang rusak mencapai Rp 47 triliun.

“Pelanggar muatan dan dimensi berlebih yaitu over dimension and over load (ODOL) di jalan berdampak terhadap rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas pelabuhan penyeberangan. Sehingga kinerja keselamatan dan kelancaran lalu lintas menurun, biaya operasi kendaraan meningkat dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kelancaran distribusi logistik nasional. Sudah banyak korban di jalan tol akibat tabrak belakang karena adanya perbedaan kecepatan dengan kendaraan pribadi atau bus. Saat ini angkutan barang menggunakan jalan masih menjadi primadona kegiatan logistik dengan porsi mencapai 90,4 persen,” paparnya.

Kapasitas, lokasi dan teknologi yang digunakan pada fasilitas penimbangan kendaraan barang (jembatan timbang) kurang mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dengan sistem seperti sekarang, masih membuka peluang untuk melakukan kecurangan dalam pengoperasian jembatan timbang.

Saat ini, dijelaskannya, Sistem uji laik jalan (kir) sudah dibenahi dengan sistem teknologi informasi dalam bentuk Buku Lulus Uji Elektronik (BLUE).

“Jika ketahuan masih ada kendaraan barang beroperasi dengan kondisi berdimensi lebih dan diloloskan dalam uji berkala, akan mudah ditemukan instansi mana yang mengeluarkan izin tersebut. Namun di jalan raya masih bersliweran truk over dimension. Dapat dipastikan armada truk itu tidak memiliki surat uji kir yang resmi alias tidak dilakukan uji laik jalan. Kalau memalsukan surat uji laik jalan, risiko hukumnya lebih tinggi. Jadi, lebih memilih tidak dilakukan uji laik jalan,” terangnya.

Namun untuk menindaknya tidaklah mudah, karena keterbatasan jumlah personel penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Perhubungan di penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB).

“Untuk mengoperasikan 81 unit UPPKB diperlukan 3.402 orang. Personel yang tersedia sekarang 473 orang dan masih kurang 2.929 orang. Hal jika masih menggunakan sistem yang ada. Tidak mudah untuk menambah ASN sebanyak itu. WIM (wheight in motion) bisa sebagai pengganti sejumlah ASN yang dibutuhkan. WIM adalah suatu alat timbang kendaraan bermotor dengan metode pengukuran bebas kendaraan yang dapat dilakukan ketika kendaraan dalam kondisi bergerak. Dengan WIM dapat membantu mendeteksi truk ODOL. Wheigh In Motion (WIM) dapat mengetahui berat kendaraan, kecepatan kendaraan, jumlah sumbu (axis), jarak per sumbu dan berat per sumbu. Antrian kendaraan masuk UPPKB dapat dieliminasi,” katanya.

Sistem dan teknologi ini harus segera diterapkan untuk semua UPPKB, supaya tidak ada lagi transaksi antar-orang. Memang dituntut komitmen dan kesadaran semua pihak untuk menuju zero truk ODOL. Sinergi antar-Kementerian dan Lembaga sangat diperlukan. Saat ini dilakukan pilot projeck pemasangan WIM di UPPKB Balonggandu (Jawa Barat), UPPKB Kulwaru (DI Yogyakarta) dan jalan tol di Banten.

Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR dapat berbagi memasang WIM di ruas jalan non tol.

“Sedangkan untuk sanksinya bagi pelanggar kendaraan ODOL masih rendah, dalam UU LLAJ pasal 307 dikenakan sanksi pidana kurungan dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Ini lebih ringan dibandingkan dengan penegakan hukum atau sanksi di negara lain yang diberlakukan sangat berat,” pungkasnya.(HS)

Share This

Dukung PPKM Level 3, Polres Banjarnegara Gelar Operasi Yustisi

GenBI Award: Ajang Silaturahmi Menuju Digitalisasi