Transkripsi Hasil Sidang Seharusnya Gunakan Bahasa Indonesia Secara Benar

FGD Peningkatan Kualitas Pelaporan Sidang Kabinet “Tata Bahasa Transkripsi Persidangan Kabinet”, yang digelar secara hybrid, Kamis (25/03). (Foto: Humas Setkab)

 

HALO SEMARANG – Penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, seharusnya dilakukan dalam mentranskripsi hasil-hasil sidang dan rapat, termasuk yang dipimpin oleh Presiden RI.

Hal itu karena bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai amanat undang-undang, wajib dipraktikkan dan dipergunakan dalam percakapan lisan dan dokumen tulis resmi negara.

Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar tersebut, Deputi Sekretaris Kabinet (Seskab) Bidang DKK Thanon Aria Dewangga, dalam Focused Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Pelaporan Sidang Kabinet “Tata Bahasa Transkripsi Persidangan Kabinet”.

Kegiatan dilaksanakan secara hibrida, perpaduan pertemuan tatap muka di The 101 Hotel Suryakancana, Bogor, Jawa Barat dengan pertemuan virtual melalui aplikasi Zoom, Kamis (25/03).

“Jadi saya melihat di sini, jelas dan mutlak, bahwa penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, adalah merupakan sebuah keharusan bagi kita yang bekerja di Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet, dan juga bagi rekan-rekan Kementerian dan Lembaga yang kebetulan hadir di dalam kesempatan ini,” kata Thanon Aria Dewangga, saat membuka FGD, Kamis (25/03), seperti dipublikasikan Setkab.go.id.

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan persidangan kabinet, baik Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, maupun Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Kedeputian DKK menghasilkan produk berupa transkripsi dari kegiatan tersebut.

Menurut Thanon, menerjemahkan dari bahasa lisan menjadi tulisan, sepintas memang terlihat mudah. Namun demikian sebenarnya pekerjaan tersebut juga memiliki tantangan dan hambatan.

“Semua pekerjaan itu ternyata tidak ada yang mudah. Semuanya itu ada tantangan, ada hambatan. Bagaimana kita bisa menerabas tantangan dan hambatan tersebut, salah satunya dengan FGD ini,” tuturnya.

Tantangan tersebut, di antaranya adalah terdapat kata-kata yang tidak baku atau berasal dari bahasa daerah, kebiasaan, serta dialek yang muncul dari para peserta rapat. Pertemuan yang bersifat tertutup juga membuat peserta lebih bebas untuk mengekspresikan buah pikirannya secara spontan.

“Saya juga melihat ini, sebuah dinamika yang mungkin menarik untuk bisa kita bicarakan di FGD ini. Banyak sekali istilah-istilah dan singkatan yang kadang-kadang kita tidak mengerti,” kata dia.

Thanon berharap FGD kali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta, demi menggali ilmu pengetahuan terkait tata bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Ilmu tersebut kemudian diimplementasikan dalam setiap pekerjaan, sebagai bentuk kontribusi dan pelayanan terbaik yang bisa diberikan kepada bangsa, negara, pemerintah, dan masyarakat.

“Saya betul-betul sangat berharap, ke depan kita betul-betul menerapkan zero mistakes, meminimalisasi kesalahan karena pada saat kita sekali salah, tidak ada lagi benteng yang akan melindungi teman-teman sekalian,” tandas Deputi Seskab Bidang DKK.

Sebagai informasi, tercatat di tahun 2020 Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan 196 persidangan, yang terdiri atas 10 Sidang Kabinet Paripurna, 115 Rapat Terbatas, 66 Rapat Internal, dan 5 pertemuan yang menghadirkan para gubernur atau kepala daerah.

Jika merujuk jumlah total hari kerja dikurangi jumlah libur akhir pekan, libur hari nasional dan keagamaan, serta cuti bersama maka rata-rata penyelenggaran sidang per hari adalah 0,8. Dengan kata lain, dalam 5 hari kerja rata-rata terdapat 4 kali persidangan.

Turut hadir secara tatap muka pada kegiatan ini Asisten Deputi Bidang Penyelenggara Persidangan Sjahriati Rochmah, Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol Said Muhidin, serta Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemah Yuyu Mulyani.

Hadir juga perwakilan dari berbagai Kementerian/Lembaga, di antaranya dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Polhukam, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, DPR, serta Dewan Energi Nasional. (HS-08)

bawah-berita-dprd-semarang
Pembaca lain, menyukai ini

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.