in

Tolak Digusur, Puluhan PKL Kali Es Sawah Besar Mengadu DPRD Kota Semarang

Sejumlah PKL Kali Es di Kelurahan Sawah Besar, Gayamsari mengadu ke Komisi B DPRD Kota Semarang, Rabu (17/2021).

 

HALO SEMARANG – Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang ada di Kali Es Kelurahan Sawah Besar, Gayamsari menolak direlokasi ke Pasar Dargo dan Pasar Penggaron. Rencana relokasi ini dilakukan karena BBWS Pemali-Juana akan melakukan pembangunan di Banjir Kanal Timur (BKT).

Pengurus paguyuban Manunggal Jaya Abadi, Bagus Novanto Bagaskara mengatakan, audiensi yang dilakukan dengan Komisi B DPRD Kota Semarang belum mengerucut keputusan atau kesimpulan yang dikeluhkan pedagang.

“Belum ada keputusan, Komisi B berdalih harus melihat dan memantau lokasi serta berkomunikasi dengan BBWS Pemali-Juana,” katanya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Semarang, Rabu (17/2/2021) .

Bagus menjelaskan, tuntutan pedagang adalah menolak penggusuran dan relokasi. Menurut mereka, BBWS tetap bisa melakukan pembangunan tanpa melakukan penggusuran kepada 81 PKL. Sementara beberapa warga yang tinggal di Kali Es juga telah dipindahkan ke Rusunawa.

“Kami tidak tahu mengapa lurah dan camat kekeh dilakukan pemindahan. Padahal BBWS untuk membangun hanya meminta akses jalan,” ujarnya.

Sebelumnya perwakilan pedagang juga telah menemui Lurah Sawah Besar untuk menanyakan langkah yang diambil yakni relokasi. Dalihnya adalah perintah atasan, dari sosialisasi yang dilakukan pada tahap pertama dan kedua pun tidak nyambung dan tidak ada titik temu.

“Katanya saat sosialisasi akan dilakukan normalisasi dan pembangunan Jalan Sawah Besar Raya. Juli 2020 lalu Pak Camat bilang kalau PKL pada Agustus nanti akan dibongkar dan pindahkan,” tambahnya.

Setelah dilakukan pembongkaran, lanjut Bagus, PKL akan dipindah ke Pasar Dargo dan Pasar Penggaron. Tentu pedagang menolak karena banyak kasus PKL yang direlokasi ke dua pasar tersebut malah mati.

“Kami menolak relokasi tapi tidak menolak pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya jika memang BKT atau Jalan Sawah Besar dibangun, untuk akses jalan para pedagang merelakan bangunan dikepras atau dibongkar demi lancarnya pembangunan. Syaratnya adalah pedagang tetap berjualan lagi di tempat itu ketika pembangunan selesai dilakukan.

“Awalnya tanah di sana adalah tanah garapan sejak tahun 1970, dari buyut kami berjualan turun temurun sampai ke anak cucu,” terangnya.

Sebelumnya, kata dia, di sebelah utara Jalan Sawah Besar atau tempat PKL ini kerap dijadikan lokalisasi. Namun lurah yang lama, meminta untuk digunakan berjualan agar tidak lagi digunakan tempat maksiat.

“Nah setelah lokalisasi tidak ada, kita malah mau digusur. Anggota kami ada yang berdagang onderdil, bengkel, warungan. Intinya kalau memang mau ditata kami bersedia,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Semarang, Joko Susilo belum bisa memberikan jawaban pasti akan tuntutan para pedagang.

“Kami mau ke lokasi dulu, lalu dengarkan pendapat dari BBWS dan baru bisa menyimpulkan,” katanya.

Permintaan pedagang, kata dia, memang tidak ingin dilakukan relokasi dan tetap masih bisa menempati di lokasi tersebut. Pihaknya pun belum bisa memberikan rekomendasi lanjutan.

“Ya kalau direlokasi alasan mereka di Pasar Dargo dan Pasar Penggaron sepi jadi tidak mau. Kalau dipindah kami berharap direlokasi yang terdekat saja, dan bisa ditata kembali,” pungkasnya.(HS)

Share This

Komisi VIII DPR RI Siap Bantu Kudus Atasi Banjir

Ketua Komisi A DPRD Jateng: Urus E-KTP Saat Bencana Tidak Perlu Surat Kehilangan Kepolisian